Pembobolan data dapat merusak reputasi perusahaan secara permanen dan merusak kepercayaan terhadap organisasi yang terkena dampaknya, yang menyebabkan hilangnya bisnis dan potensi konsekuensi hukum.
Terdapat beberapa insiden pelanggaran data baru-baru ini di Indonesia, mulai dari dugaan kebocoran 337 juta catatan data pribadi hingga kebocoran data 35 juta pemegang paspor Indonesia. Jutaan catatan data pribadi orang telah disusupi dalam pelanggaran tersebut dan dijual di dark web.
Serangan penyamaran akan lebih sulit untuk diidentifikasi jika teknik penipuan dikombinasikan dengan data otentik. Karenanya, identitas curian yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan dengan menggunakan identitas asli seseorang sangatlah populer di pasar dark net.
Hal ini menekankan betapa pentingnya bagi organisasi untuk memiliki pendekatan pencegahan terlebih dahulu dalam mengelola data pelanggan atau klien mereka dan konsekuensi yang memungkinkan jika mengabaikan aspek ini.
Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Upaya kolaboratif sangat penting untuk memperkuat pertahanan terhadap ancaman siber serta meningkatkan ketahanan keamanan siber secara keseluruhan.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ancaman kebocoran data yang semakin meningkat di Indonesia dengan menerapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023, yang menyediakan kerangka kerja untuk mengelola ancaman siber dan situasi krisis.
Peraturan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan struktur keamanan siber Indonesia sekaligus perlindungan terhadap kebocoran data dan ancaman siber lainnya.
Adi Rusli (Country Manager Indonesia di Palo Alto Networks) mengatakan perusahaan, pemerintah, dan penyedia infrastruktur vital perlu merevisi strategi keamanan siber mereka untuk mengatasi ancaman yang semakin canggih, serta memadukan pertahanan berbasis host dan jaringan. Hanya mengandalkan pemantauan pada titik akhir, penyerang dapat dengan mudah menghindari deteksi.
"Sistem keamanan perlu bekerja sama untuk melindungi organisasi dengan lebih baik. Organisasi juga perlu meningkatkan level penerapan langkah-langkah keamanan siber yang diperlukan, seperti halnya sistem pencegahan kehilangan data, untuk menutup segala bentuk kerentanan yang mungkin terdapat di dalam infrastruktur mereka," katanya.
Kebocoran data dapat merusak reputasi perusahaan secara permanen serta melemahkan kepercayaan terhadap organisasi yang terdampak, sehingga menyebabkan kerugian bisnis dan potensi tuntutan hukum.
Proses pemulihan pasca pembobolan data akan memakan waktu dan membutuhkan strategi ketahanan siber yang komprehensif.
Strategi ini mencakup upaya untuk membangun kembali kepercayaan pelanggan, memulihkan sistem, dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih kuat untuk mencegah pembobolan data terjadi lagi di masa yang akan datang.