Saat ini, memiliki kemampuan mengumpulkan dan memanfaatkan data berarti memiliki keunggulan dalam persaingan. Namun, hal ini membuat penanganan data pribadi rentan terhadap pelanggaran data pribadi, terutama bagi bisnis yang tidak memiliki pengetahuan terkait praktik keamanan data terbaik. Badan pemerintah Indonesia seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan serangkaian aturan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi di sektor jasa keuangan nonbank sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 4/POJK.05/2021. Regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong transformasi digital lembaga jasa keuangan, memperkuat pengawasan lembaga jasa keuangan, serta melindungi konsumen dan industri nonbank.
Perusahaan juga harus mempersiapkan post-cookie digital world dengan mengadopsi kebijakan privasi yang berpihak pada konsumen dan melindungi data konsumen dengan teknologi privasi. Dengan memperjuangkan privasi pelanggan, bisnis mendapat kepercayaan dan keyakinan dari audiens yang makin cerdas secara digital.
Kebocoran Rantai Vendor Dapat Memengaruhi Postur Privasi Anda
Dengan banyaknya bisnis beralih ke vendor SaaS (software as a service) untuk solusi bisnis, penting untuk memastikan bahwa vendor Anda menghargai privasi data bisnis Anda. Bisnis perlu memeriksa dengan cermat kebijakan privasi bagi semua anggota dalam rangkaian layanan dependen mereka, guna memastikan bahwa mereka mematuhi janji privasi apapun yang dibuat untuk pengguna akhir. Selain penanganan data, karena sudah menjadi hal yang lumrah bagi bisnis untuk beralih ke berbagai vendor untuk kebutuhan aplikasi bisnis mereka, peningkatan risiko kebocoran data atau pelanggaran mungkin terjadi pada penyedia pihak ketiga. Hal ini adalah risiko yang harus diwaspadai oleh bisnis dan ditinjau secara berkala dengan penyedia layanan guna memastikan data bisnis dan konsumen aman terlindungi. Hal tersebut harus menjadi bagian yang ketat dari proses bisnis dan tidak boleh dianggap remeh.
Menjaga Keamanan Pelanggan dengan Terlebih Dahulu Menjaga Keamanan Karyawan
Selain melihat ke luar organisasi, pemilik bisnis juga seharusnya mempertimbangkan pencegahan dengan menjaga keamanan karyawannya dari kebocoran data. Alat keamanan, autentikasi login, VPN (virtual private network), pola penggunaan aplikasi bisnis yang tepat, dan solusi enkripsi dapat membantu perusahaan melindungi data pelanggan, terutama saat banyak perusahaan terus mengelola tim terdistribusi dan menerapkan model kerja hibrida. Penggunaan data clean room, privasi diferensial, dan protokol enkripsi juga akan menjadi pusat perhatian karena privasi menjadi perhatian yang lebih besar di kalangan konsumen.
Saat gagasan terkait persetujuan serta privasi data berkembang dan menciptakan efek domino di seluruh Asia Tenggara, bisnis perlu melampaui transformasi digital menjadi transformasi ideologis dalam cara mereka mengelola data pelanggan dan bagaimana mereka menggunakannya untuk bisnis. Tantangan selalu menjadi peluang yang disambut baik bagi perusahaan untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengarahkan dengan benar melalui pembuatan kebijakan yang proaktif. Mereka harus memastikan bahwa upaya yang dilakukan guna melindungi privasi pengguna terus berlangsung, sebelum peraturan diberlakukan di kawasan tersebut.
Janji Privasi Zoho
Zoho menghormati privasi pengguna dan tidak memiliki model pendapatan iklan di bagian mana pun dari bisnisnya, termasuk produk gratisnya. Lebih dari 75 juta pengguna di seluruh dunia, di ratusan ribu perusahaan, mengandalkan Zoho setiap hari untuk menjalankan bisnis mereka, termasuk Zoho sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: https://www.zoho.com/privacy-commitment.html.