Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hary Budiarto, menekankan pentingnya pemimpin organisasi memiliki pemahaman tentang teknologi artificiaI intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk mengatasi masalah administrasi dan perencanaan anggaran.
"Sangat perlu sebuah perusahaan atau organisasi memiliki pemimpin yang mampu mengelola tugas administratif dengan bantuan AI, memungkinkan tim fokus pada aspek lainnya," katanya.
Dalam acara Digital Leadership Academy (DLA) Summit 2023 Kominfo di Jakarta, Hary menyatakan implementasi AI di organisasi memerlukan dukungan perangkat keras untuk membaca dan mengolah data. Tantangan lainnya melibatkan SDM yang belum memiliki kompetensi data cleansing, sehingga diperlukannya pelatihan untuk memahami cara kerja AI sebelum menerapkannya dalam sistem administrasi.
Hary mengatakan pemahaman tentang etika AI sangat penting supaya pekerja yang menjalankan sistem ini tidak menyalahgunakan dan ada sanksi moral jika melanggar, meskipun Indonesia belum menerapkan undang-undang AI seperti di Amerika maupun Eropa.
"Etika AI juga dianggap krusial untuk mencegah penyalahgunaan teknologi ini,," ucapnya.
Perkembangan teknologi AI harus memiliki prinsip kemanusiaan yang menjaga hak asasi manusia. Dalam surat edaran ini AI tidak boleh digunakan untuk menyerang atau melakukan tindakan yang merugikan.
Kemudian pengguna teknologi AI harus bisa menjaga privasi data pribadi, demokrasi yang menjaga etika AI bersama, transparansi dan yang terakhir memiliki kredibilitas dan akuntabilitas.
Menurut surat edaran Kominfo yang berlaku mulai 2024, enam prinsip etika AI termasuk inklusivitas, prinsip kemanusiaan, privasi data pribadi, demokrasi, transparansi, dan kredibilitas serta akuntabilitas. Hary berharap pemahaman bersama tentang etika AI akan mendukung implementasi kecerdasan buatan dalam menggantikan tugas administratif manusia.
"Terakhir kredibilitas dan akuntabilitas, jadi pemanfaatan kecerdasan artifisial ini harus mengutamakan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan dihasilkan informasi yang betul-betul bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan," ucap Hary.
Selain itu, Hary berharap DLA dapat merumuskan rencana aksi yang melibatkan kecerdasan buatan dan membangun SDM yang akrab dengan perkembangan digital, sejalan dengan visi Kominfo untuk Indonesia Digital 2045.
Baca Juga: Platform CUDA Sukses Bantu NVIDIA Dominasi Pasar AI di Dunia
Baca Juga: Alasan Teknologi AI Bisa Ciptakan Krisis Keuangan Dunia di Masa Depan