Di tengah gema Pemilu 2024, industri konstruksi Indonesia berada di persimpangan penting.
Tidak hanya sebagai barometer ekonomi, sektor ini juga menjadi cerminan langsung dari kebijakan politik yang diambil.
Pemilu, dalam hal ini, bukan sekadar pertarungan politik, melainkan juga penentu arah dan kecepatan pertumbuhan industri konstruksi.
Berdasarkan tren tiga Pemilu terakhir, terlihat bahwa industri konstruksi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.
Pada Pemilu 2009 terjadi peningkatan pendapatan keseluruhan sektor konstruksi sebesar 9%.
Di tahun 2014, industri konstruksi juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 12,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Tren serupa juga terjadi pada Pemilu 2019, di mana pendapatan dari perusahaan konstruksi di Indonesia meningkat 17,39% dibanding tahun sebelumnya.
Sektor konstruksi meraih pertumbuhan sebesar 5,23 persen secara year-on-year (yoy) pada triwulan II-2023 dan memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 9,43 persen.
Kementerian PUPR juga memprediksi industri konstruksi masih akan mengalami pertumbuhan sebesar 4,5% di tahun 2024.
Melansir Kompas, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Abdurohman menjelaskan, Pemilu berdampak pada peningkatan belanja pemerintah serta pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi masyarakat yang juga meningkat.
Dampak ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga contohnya, individu yang sebelumnya tidak mampu untuk memiliki rumah dengan KPR, dapat memiliki kemampuan untuk membeli dan memiliki rumah mereka sendiri.
Selain itu, momentum ini juga digunakan para pelaku usaha dalam memperluas usaha mereka seperti menambah pabrik.
Oleh karena itu, di tahun 2024, prospek pembangunan area perumahan dan industri diproyeksi akan mengalami peningkatan sejalan dengan naiknya daya beli dan konsumsi masyarakat.