Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang paling rentan menghadapi serangan siber menjelang pilpres 2019.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki tugas utama untuk mengamankan jalannya pilpres 2019 di dunia maya.
Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk melakukan langkah mitigasi dari serangan siber tersebut.
"Kami akan melaporkan kelemahan sistem dan potensi ancaman yang dihadapi KPU. Kami sudah melakukan langkah-langkah dan membentuk tim untuk pengamanan ini," kaya Syahrul di Jakarta.
Syahrul pun mengibaratkan KPU sebagai sebuah rumah dan BSSN berada di luar rumah tersebut dengan menyiapkan penjaga, membuat teralis besi untuk jendela dan pintu, hingga memasang CCTV.
"Melihat orang yang lalu lalang di sekitar rumah itu. Itu yang kami lakukan sekarang. Kalau ada di dalam rumah itu ada siapa saja, kami harus minta izin dulu dengan pemilik rumah," ungkapnya.
Sejauh ini, BSSN melihat bahwa website KPU sampai tanggal 17 April 2019, waktu berlangsungnya pemilihan umum legislatif dan presiden serentak, dinyatakan aman.
"KPU selalu koordinasi dengan kami. Pada saat ini kondisinya siap untuk melaksanakan proses kegiatan umum 17 April nanti. Fungsi dari kami adalah terus mengawal, kalau dari luar tetap menjaga independensi dari KPU," kata Direktur Deteksi Ancaman Deputi I BSSN Sulistyo.
"Perihal isu-isu lain berkaitan KPU diretas dan sebagainya, itu terus dimitigasi dan terus diperbaiki," pungkasnya.
Penulis | : | Adam Rizal |
Editor | : | Adam Rizal |
KOMENTAR