Google mengumumkan peraturan baru yang diperuntukkan bagi para pegawainya. Aturan tersebut melarang para Googlers, istilah untuk pegawai Google, untuk berdebat tentang isu politik di ruang kerja.
Mereka juga diminta untuk tidak berkomentar yang tidak pantas tantang informasi perusahaan.
Menurut Google, peraturan itu dibuat agar Googlers bisa saling menghormati dalam komunikasi internal, dengan melarang mereka berkomentar yang bisa membuat pegawai lain meresa tidak diterima.
"Jangan mengejek, nama panggilan, atau menyerang pribadi secara spesifik. Buatlah komentar yang menghormati tentang dan kepada rekan Googlers-mu," tulis aturan baru itu.
Aturan yang sedikit mirip sebenarnya sudah bergulir tahun lalu, sejak kasus James Damore, yang diketahui pernah mengedarkan memo setebal 10 halaman secara internal yang bernada seksis.
Ia mengatakan karyawan teknisi di Google kurang sesuai jika diisi perempuan. Walhasil, Damore dipecat oleh CEO Google, Sundar Pichai.
"Saat berbagi informasi dan gagasan dengan kolega membantu membangun komunitas, mengganggu hari kerja dengan berdebat tentang politik atau isu terkini tidak (membangun komunitas)," tulis aturan terbaru Google untuk pegawainya. Beberapa pihak menilai aturan ini akan menekan kegiatan aktivisme di internal.
"Tugas utama kita adalah bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan saat direkrut, bukan untuk menghabiskan waktu berdebat tentang topik di luar pekerjaan," tulis aturan lainnya.
Menurut Google, hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pengguna dan integritas Google sebagai perusahaan teknologi kelas global.
"Bekerja di Google membutuhkan tanggung jawab yang besar. Sangat penting bagi kami menghormati kepercayaan itu dan menjunjung tinggi integritas produk dan layanan kami. Pedoman ini resmi dan berlaku saat keryawan Google berinteraksi di tempat kerja," jawab perwakilan Google.
Google kerap mendapat kritikan dari pegawai internal maupun mantan pegawainya. Salah satunya, mereka menolak Google bekerja sama dengan badan imigrasi AS, seperti Immigration and Customs Enforcement (ICE) dan Customs dan Border Protection (CBP).
Hal itu karena dianggap melanggar hak asasi manusia, terkait kebijakan perbatasan AS dengan negara Amerika Latin.
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Adam Rizal |
| Editor | : | Adam Rizal |
KOMENTAR