Penetapan frekuensi sendiri sebetulnya sudah diatur dalam Undang-undang Telekomunikasi Tahun 1999 yang mengamanatkan frekuensi adalah milik negara.
Oleh karena itu, jika satu operator berhenti beroperasi karena diakuisisi atau pailit, maka frekuensi operator harus dikembalikan kepada pemerintah.
Baca Juga: IDBYTE ESPORTS 2019: Tim Gamer Wanita Ramaikan Turnamen PUBG Mobile
| Penulis | : | Adam Rizal |
| Editor | : | Rafki Fachrizal |
KOMENTAR