Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif presiden yang dapat membatalkan atau melemahkan peraturan yang telah melindungi perusahaan internet.
Trump menandatangani perintah eksekutif itu pada Kamis (28/5) sore waktu setempat yang berupaya menghapus kekebalan hukum raksasa media sosial seperti Twitter untuk konten-konten yang mereka terbitkan.
Keputusan ini terjadi setelah Trump menyerang Twitter karena menandai kicauannya untuk pertama kali tentang klaim kecurangan tentang pemungutan suara melalui surat suara.
"Ini akan menjadi Hari Besar bagi Media Sosial dan keadilan!," kata Trump di Twitter.
This will be a Big Day for Social Media and FAIRNESS!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020
Berbicara dari Kantor Oval sebelum menandatangani perintah eksekutif tersebut, Trump mengatakan langkah itu diambil untuk mempertahankan kebebasan berbicara dari salah satu bahaya paling mengerikan yang telah dihadapi dalam sejarah Amerika.
"Monopoli media sosial sedikit mengendalikan sebagian besar dari semua komunikasi publik dan pribadi di Amerika Serikat," katanya.
"Mereka memiliki kekuatan yang tidak diperiksa untuk menyensor, membatasi, mengedit, membentuk, menyembunyikan, mengubah, hampir semua bentuk komunikasi antara warga negara dan audiensi publik yang besar," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Jumat (29/5/2020).
Trump mengakui bahwa perintah eksekutifnya akan mendapat tantangan hukum.
"Kurasa itu (perintah eksekutif) akan ditantang di pengadilan, apa yang tidak?" cetusnya. "Tapi saya pikir kita akan melakukannya dengan sangat baik," imbuhnya.
Perintah eksekutif ini menargetkan undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Ketepatan Komunikasi. Bagian 230 dari undang-undang ini memberikan kekebalan luas kepada situs web yang membuat dan memoderasi platform mereka sendiri, dan telah dijelaskan oleh para pakar hukum sebagai "26 kata yang menciptakan internet."
Trump mengatakan, Jaksa Agung AS William Barr akan mulai menyusun UU segera untuk mengatur perusahaan media sosial. "Apa yang saya pikir bisa kita katakan adalah kita akan mengaturnya," katanya.
"Di negara yang telah lama menghargai kebebasan berekspresi, kami tidak dapat mengizinkan sejumlah platform online untuk memilih secara langsung pidato yang dapat diakses dan disampaikan oleh orang Amerika secara online," bunyi pesan eksekutif itu.
"Praktik ini pada dasarnya tidak-Amerika dan anti-demokrasi. Ketika perusahaan media sosial yang besar dan kuat menyensor opini yang mereka tidak setuju, mereka menggunakan kekuatan yang berbahaya," sambungnya.
Perintah eksekutif itu juga menuduh platform media sosial meminta pembenaran yang tidak konsisten, tidak rasional, dan tidak berdasar untuk menyensor atau menghukum pidato orang Amerika di negara ini. Perintah eksekutif itu juga menyalahkan Google karena membantu pemerintah China mengawasi warga negaranya; Twitter untuk menyebarkan propaganda China; dan Facebook untuk mendapatkan keuntungan dari periklanan China.
Di bawah perintah eksekutif itu, Departemen Perdagangan AS akan meminta Komisi Komunikasi Federal (FTC) untuk peraturan baru yang mengklarifikasi kapan perilaku perusahaan mungkin melanggar ketentuan itikad baik dari Bagian 230 - berpotensi membuat lebih mudah bagi perusahaan teknologi untuk digugat.
Perintah eksekutif itu juga menginstruksikan Departemen Kehakiman untuk berkonsultasi dengan jaksa agung negara bagian mengenai dugaan bias anti-konservatif. Perintah ini melarang agen-agen federal untuk beriklan di platform yang diduga melanggar prinsip niat baik Bagian 230.
Akhirnya, rancangan perintah tersebut akan mengarahkan Komisi Perdagangan Federal untuk melaporkan keluhan tentang bias politik yang dikumpulkan oleh Gedung Putih dan mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang dituduh melanggar interpretasi pemerintah terhadap Bagian 230.
Ketentuan mengenai FTC dapat menimbulkan pertanyaan hukum tambahan, karena FTC adalah lembaga independen yang tidak menerima perintah dari Presiden.
Dikeluarkannya perintah eksekutif ini menandai eskalasi dramatis oleh Trump dalam perangnya dengan perusahaan teknologi saat mereka berjuang dengan masalah misinformasi yang berkembang di media sosial. Trump secara teratur menuduh situs-situs media sosial menyensor pidato konservatif.
Saham Twitter turun 4,4 persen pada Kamis. Meski begitu, Twitter terus menambahkan label pemeriksaan fakta dan label ‘manipulasi media’ pada ratusan tweet pada Rabu (27/5) malam.
Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey mengatakan, kicauan presiden dapat menyesatkan orang, sehingga berpikir mereka tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan surat suara.
"Tujuan kami adalah untuk menghubungkan titik-titik pernyataan yang bertentangan dan menunjukkan informasi dalam perselisihan sehingga orang dapat menilai sendiri," ujarnya melalui situs perusahaan.
| Source | : | CNN |
| Penulis | : | Adam Rizal |
| Editor | : | Adam Rizal |
KOMENTAR