Pemerintah Segera Tarik Pajak Fintech di Indonesia

Adam Rizal - Kamis, 25 Februari 2021 | 14:00 WIB

Ilustrasi Fintech

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memberlakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pelaku jasa keuangan di platform fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa dan PTLL Bonarsius Sipayung mengatakan kebijakan penarikan pajak itu untuk memberikan level of playing field antara jasa keuangan digital dan konvensional.

"Perkembangan bisnis begitu besar termasuk jasa keuangan. Ada fintech, bertemu lah antara lender dan borrower, sehingga muncul transaksi pinjam-meminjam. Dalam konteks tertentu ini menimbulkan bias yang tentunya membutuhkan penegasan peraturan sehingga jelas konteks pemajakannya," ucapnya dalam Digital Regulatory Outlook 2021.

Bonarsius mengatakan pemerintah tidak perlu mengeluarkan undang-undang baru untuk melakukan pemungutan pajak terhadap pelaku jasa keuangan dalam fintech. Hanya saja memang diperlukan peraturan turunan seperti tata cara pemungutan dan lain sebagainya.

"Lagi kita susun sebuah aturan yang mengatur aspek perpajakan baik sisi PPh maupun PPN di mana salah satu pengaturannya kalau ada penyerahan barang jasa dari para pihak pelaku usaha, baik lender maupun borrower. Kalau ada penghasilan, terutang PPh kalau ada penyerahan jasa terutang PPN," jelasnya.

Aturan yang tengah disiapkan tersebut juga akan dibahas bersama asosiasi perusahaan teknologi finansial. Itu dilakukan karena perusahaan yang hidup di industri digital ini memiliki karakter dan ekosistem yang berbeda dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini.

Bonarsius menuturkan sebenarnya pemungutan pajak atas transaksi jasa keuangan digital sudah lama dibahas dan bukan sebuah masalah bagi para pelaku fintech. Namun, proses administrasi dalam pemungutan pajak selama ini memang masih jadi kendala.

"Yang paling penting adalah administrasi. Karena dalam pengertian kita terkait penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak), Undang-Undang kita wajib menerbitkan faktur pajak," pungkasnya.