Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan fiskal dan anggaran untuk mendukung reformasi dan digitalisasi.
Nantinya, anggaran itu akan menghubungkan daerah terluar, terdepan, dan tertinggal dengan layanan internet 4G.
Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021, pemerintah mengalokasikan belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 17 triliun dan transfer ke daerah Rp 9 triliun untuk menghubungkan daerah-daerah di Indonesia dengan internet.
"Belanja per tahun bisa Rp 16-17 triliun hingga 2024," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video.
Sri Mulyani mengharapkan 9.113 desa 3T bisa terkoneksi internet. Transformasi digital tidak akan terjadi kalau sebagian wilayah di Indonesia masih belum terkoneksi internet.
"Jadi, 93.900 sekolah dan pesantren bisa masuk dalam jaringan internet, serta 3.700 puskesmas yang belum terkoneksi bisa terkoneksi. Selain itu, 6.000 polsek dan koramil, dan 47.900 desa kecamatan," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan langkah tersebut adalah inti dari transformasi yang berkeadilan. "Yaitu apabila belanja di bidang infrastruktur untuk konektivitas digital bisa dibangun. Itu butuh anggaran belanja yang besar, baik belanja melalui Kementerian dan Lembaga, hingga belanja TKDD."
Di samping belanja infrastruktur, Sri Mulyani memastikan dukungan fiskal pemerintah juga diberikan untuk bidang Sumber Daya Manusia. Pasalnya, menurut dia, di era digital, apabila sumber daya manusia tidak siap, maka negara ini akan didikte sekelompok kecil atau pihak lain di luar Indonesia.
"Jadi persiapan SDM melalui pendidikan dan vokasi menjadi penting," ujar Sri Mulyani.
Didikte Asing
Sri Mulyani menilai Indonesia bisa didikte asing jika sumberdaya manusia (SDM) Indonesia tidak siap di era digital. Karena, pemerintah tengah memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni di bidang teknologi digitaldengan mengarahkan berbagai dana transfer fokus ke pengembangan digital dan SDM.
"Era digital kalau manusianya tidak siap, maka kita didikte oleh sekelompok kecil atau pihak lain di luar Indonesia. Jadi persiapan untuk SDM melalui pendidikan dan vokasi menjadi penting," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia secara virtual.
Percepatan transformasi digital dinilau membuat puskemas bisa terkoneksi dengan rumah sakit. Sementara digitalisasi pendidikan dinilai mampu menunjang transformasi pendidikan hingga mendukung reformasi pendidikan.
"Termasuk dana keistimewaan daerah untuk DIY Yogyakarta untuk menyelenggarakan 5 urusan keistimewaan di Yogyakarta yang menggunakan basis teknologi digital," ungkap Ani.
Dalam APBN 2021, besaran TKDD Rp 9 triliun. Sementara belanja K/L yang berhubungan dengan TIK mencapai Rp 17 triliun. Sri Mulyani bahkan menyebut, negara bakal menggelontorkan hingga Rp 17 triliun setahun hingga 2024 untuk belanja internet.
Adapun kegiatan strategis di bidang TIK pada tahun 2021 antara lain menyediakan base tranciever station di 5.053 lokasi desa 3T, akses Internet di 12.377 poin, dan Palapa Ring Service Level Aggrement (SLA) 95 persen.
Kemudian utilisasi di bagian barat dan timur di atas 30-40 persen, literasi digital untuk 295.000 orang, hingga digital technopreneur untuk 30 startup.
| Penulis | : | Adam Rizal |
| Editor | : | Adam Rizal |
KOMENTAR