Twitter melaporkan hasil transparansi jumlah permintaan untuk menghapus kicauan, termasuk dari pemerintah. Hasilnya, Twitter menerima sebanyak 1.396 permintaan penghapusan di Indonesia sepanjang 2020.
Permintaan penghapusan itu mencakup permintaan dari pengadilan dan permintaan formal lain untuk menghapus konten, baik dari lembaga pemerintah maupun perwakilan hukum dari individu tertentu.
Hanya ada 1 permintaan pengadilan dan 1.395 permintaan lainnya. Jumlah tersebut kurang dari 1 persen dari total permintaan hukum secara global. Namun, Twitter hanya mengabulkan 7 persen permintaan.
Dalam laporan yang sama, Indonesia tercatat pernah mendapat 102 permintaan informasi. Permintaan informasi biasanya diajukan oleh pemerintah yang mencakup permintaan rutin dan permintaan darurat.
Permintaan rutin merupakan permintaan hukum yang diajukan pemerintah atau penegak hukum, misalnya terkait dengan pengadilan.
Sementara permintaan darurat adalah informasi yang diminta oleh penegak hukum untuk keperluan validasi apabila ada anacaman kematian atau cedera fisik serius terhadap seseorang.
Informasi ini diberikan jika memang ada, untuk mencegah atau memitigasi ancaman. Di Indonesia, Twitter mendapat 12 permintaan informasi rutin dan 80 permintaan darurat, serta 10 permintaan informasi kombinasi.
Selain itu Twitter juga menerima 109 permintaan Accounts Specified. Maksudnya adalah spesifik terhadap akun tertentu, misalkan berdasarkan username atau alamat e-mail. Permintaan ini yang terdiri dari 13 peemintaan rutin, 86 permintaan darurat, dan 10 permintaan kombinasi, sebagaimana dirangkum dari halaman resmi Twitter.
Dari sekian banyak permintaan, Twitter hanya memenuhi 19 permintaan darurat dan 40 persen permintaan kombinasi. Apabila dilihat secara global, Twitter memenuhi permintaan untuk menghapus konten paling banyak di India dengan 128 permintaan.
Disusul Turki dengan memenuhi 108 permintaan, Pakistan 52 permintaan, dan Rusia 28 permintaan.
| Source | : | |
| Penulis | : | Adam Rizal |
| Editor | : | Adam Rizal |
KOMENTAR