Implementasikan teknologi cloud dari Nutanix, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mempercepat terwujudnya smart governance untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digunakan oleh 542 wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Langkah ini juga sejalan dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakai antara instansi pusat dan daerah.
Asmawa Tosepu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), Kemendagri, memaparkan betapa pentingnya tata kelola data yang baik karena data menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Di samping itu, menurut Asmawa, transparansi informasi publik yang disajikan melalui SIPD akan meningkatkan kepercayaan publik.
Sebelumnya, lingkungan teknologi di Kemendagri berada dalam situasi terkotak-kotak (silo) dan cukup rumit untuk melakukan harmonisasi dengan skema dan metadata yang kapasitasnya sangat besar. Belum lagi standardisasi kode referensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak mampu meningkatkan kapasitas secara efektif.
Diceritakan oleh Asmawa, mengelola 542 wilayah pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) di seluruh Indonesia dalam kondisi skalabilitas yang rendah merupakan hal yang sulit. Tim TI mengalami kesulitan untuk menangani integrasi data, menjaga uptime dan kualitas layanan publik agar tetap tinggi. Walhasil, salah satu yang kerap keluhkan pengguna adalah proses login yang lambat.
Hal inilah yang melatarbelakangi keputusan Kemendagri untuk mengimplementasikan teknologi cloud dari Nutanix untuk mendukung SIPD.
“Pada September 2020, Peraturan Kemendagri menyatakan SIPD sudah harus dieksekusi. Di awal proyek ini, kami memproyeksikan implementasinya akan membutuhkan waktu lebih lama. Namun dengan bantuan Nutanix, kami sukses menjalankan sistem ini kurang dari 12 bulan mulai pengembangan aplikasi hingga dijalankan sepenuhnya,” Asmawa Tosepu menjelaskan. Sekarang, sebanyak 90% dari infrastruktur kementerian sudah bermigrasi ke 20-node cluster dari Nutanix.
Teknologi cloud dari Nutanix, disebut Asmawa, memudahkan para pemangku kepentingan (seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan instansi) dalam proses menarik data karena bisa dilakukan secara cepat dan akurat.
“Dengan platform Nutanix di inti infrastruktur TI, kini kami memiliki skalabilitas, platform berperforma tinggi dan memiliki kapabilitas yang tinggi, untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis. Selain itu, agility dan fleksibilitas teknologinya adalah hal-hal yang kami anggap sangat luar biasa. Kombinasi ini meningkatkan kualitas layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” lanjut Asmawa Tosepu.
Ia pun menjelaskan bahwa dengan penggunaan Nutanix HCI (Hyper Converged Infrastructure), tim TI Kemendagri dapat memecahkan berbagai persoalan yang tadinya dirasa tidak bisa diselesaikan.
“Kami telah mengintegrasikan sistem online antara pemerintah pusat dan daerah terkait budgeting, procurement, purchasing, dan audit. Kami kini memiliki standarisasi data dan interoperabilitas antardaerah. Reporting dan budgeting sudah kami persingkat secara signifikan dengan pendekatan baru ini. Dan dengan kemampuan untuk melihat secara lebih mendetail kebutuhan anggaran daerah masing-masing instansi pemerintah, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kami mengalami peningkatan dalam akuntabilitas pemerintahan serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik,” papar Asmawa.
Dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, Kemendagri juga membutuhkan platform untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis big data agar bisa memperoleh pengetahuan yang lebih baik ke seluruh wilayah pemerintahan.
| Penulis | : | Liana Threestayanti |
| Editor | : | Liana Threestayanti |
KOMENTAR