Ekonomi Digital Bantu Indonesia Keluar dari Jebakan Middle Income Trap

Adam Rizal - Kamis, 7 Desember 2023 | 11:00 WIB

R. Wijaya Kusumawardhana selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menteri Kominfo,

Kementerian Kominfo mengajak semua pihak terus bekerja sama untuk mendorong adopsi teknologi digital di Indonesia. Terlebih, teknologi digital berperang penting mendukung berkembangnya ekonomi digital yang berpotensi menjadi jalan keluar Indonesia terlepas dari jebakan middle income trap.

“Adopsi teknologi digital dan pembentukan ekosistem digital yang dapat mendukung kegiatan usaha sangat penting. Oleh karena itu mari kita terus bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi, bersinergi untuk mendorong adopsi teknologi digital di Indonesia,” ajak R. Wijaya Kusumawardhana selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menteri Kominfo, saat mewakili Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi sebagai pembicara kunci di TOP Digital Awards 2023, di Jakarta, Senin, (4/12/2023)

“Semoga acara TOP Digital Awards dapat menghasilkan pemain-pemain yang dapat membangun ekosistem digital yang andal dan tangguh. Sehingga bersama kita membangun ekosistem digital Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Terkoneksi Makin Digital Makin Maju,” harapnya.

Lebih lanjut, Wijaya Kusumawardhana memaparkan bahwa pada tahun 2030 proyeksi cakupan pasar global diperkirakan akan mencapai 8,92 triliun USD atau meningkat 4 kali lipat dari nilai di tahun 2022 yaitu 1,91 triliun USD. Kemajuan teknologi digital ini diperkirakan turut berkontribusi dalam mendorong ekonomi di Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dikutip dari Fortune Business Insight tahun 2023 dimana nilai transaksi ekonomi digital di tahun 2023 telah mencapai 218 miliar USD.

Di Indonesia, kemajuan tersebut meningkatkan kontribusi sektor ekonomi digital kepada PDB nasional sebesar 5,11 persen pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 Indonesia menyumbang 40 persen dari nilai total transaksi ekonomi digital di Asean. Dan perkembangan sektor ekonomi digital ini dikuasai atau didominasi oleh 4 sektor yaitu e-commerce yang memiliki gross merchandise value sebesar 62 miliar USD, kemudian transportasi, dan makanan, serta media yang masing-masing senilai 7 miliar USD, dan terakhir adalah di bidang perjalanan atau travel dan wisata sebesar 6 miliar USD.

“Apabila kita melihat proyeksi ekonomi digital di masa depan, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia terus menunjukan tren positif. Tahun 2023 nilainya meningkat 8 persen dari 76 miliar USD menjadi 82 miliar USD. Dan di tahun 2030 pertumbuhannya diprediksi meningkat hampir 4 kali lipatnya. Ekonomi digital bahkan diprediksi berkontribusi sebesar 20,7 persen bagi PDB Indonesia di tahun 2025,” jelasnya.

Ekonomi Digital Berpotensi Jadi Jalan Keluar dari Jebakan Middle Income Trap

Berkaca dari pengalaman Korea Selatan sebagai salah satu negara yang dapat keluar dari middle income trap, lanjutnya, Indonesia perlu melakukan industrialisasi berbasis teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas.

“Jika ingin melakukan langkah yang sama, Indonesia juga perlu melakukan efisiensi sistem pemerintahan dan kebijakan publik yang mendukung iklim inovasi. Hal ini sejalan dengan prediksi yang dilakukan oleh Asian Development Bank pada tahun lalu,” tutur Wijaya Kusumawardhana.

Banyak negara yang sesungguhnya sudah lama masuk ke dalam negara berpendapatan menengah tetapi tidak pernah keluar menjadi negara maju. Indonesia sendiri sudah sejak tahun 2010 sudah memasuki negara yang berpendapatan menengah. Tapi selama 13 tahun ini Indonesia masih bertahan di sana. Tapi pengalaman di banyak negara minimal harus melalui 15 sampai 20 tahun. Inilah kesempatan kita dengan adanya bonus demografi untuk memanfaatkan hal tersebut.

Menurut Wijaya Kusumawardhana ekonomi digital berpotensi menjadi jalan keluar bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Ekonomi digital dapat mendukung terciptanya inovasi dan industri baru serta merangsang pemerataan ekonomi masyarakat.

“Selain itu peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk saling berjejaring melalui platform digital agar terlibat dalam rantai pasok global juga terbuka terutama dalam ekosistem digital nasional. Sehingga ekonomi digital mampu mereformasi struktur ekonomi dan industrialisasi yang berbasis ekonomi dan inovasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

Pemanfaatan jejaring ekonomi digital bagi pelaku UMKM dapat dilakukan mulai dari dari aspek produk, produksi atau operasionalnya hingga pemasaran. Pada aspek produk digitalisasi dilakukan untuk menganalisis tren pasar dan interaksi dengan pelanggan untuk peningkatan pelayanan dan demand survey. Sementara pada tingkat operasional saluran e-commerce dapat membantu dalam strategi pengadaan dan peningkatan efisiensi serta resiliency. Digitalisasi UMKM pun dapat membantu pembukaan akses pasar, penentuan harga yang kompetitif hingga ke sistem pembayarannya.

“Tentunya hal ini membutuhkan minimum kompetensi literasi digital baik mengenai pemahaman tentang platform, pengolahan data, hingga pengetahuan dasar transaksi finansial secara online,” kata Wijaya Kusumawardhana.

Program Kominfo Mendukung Literasi Ekonomi Digital

Peran pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendorong inovasi menjadi krusial untuk membantu negara kita keluar dari jebakan middle income trap tersebut.

“Kementerian Kominfo secara konsisten terus menumbuhan inovasi dan optimalisasi ekonomi digital melalui beberapa program yang meliputi, pertama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI untuk terus mendorong promosi produk buatan Indonesia hingga Juni tahun 2023 pemerintah telah memfasilitasi hingga 2 juta UMKM on boarding ke ekosistem digital,” tutur Wijaya Kusumawardhana.

Yang kedua, adalah Gerakan Nasional Literasi Digital. Gerakan ini telah diikuti sebanyak 4,7 juta peserta dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat termasuk UKMK dalam mengadopsi serta memanfaatkan teknologi digital.

Dan ketiga, adalah penyediaan pelatihan pengembangan wirausaha berbasis digital serta Program UMKM Leverage melalui digital mentoring dan bisnis inkubator serta digital enterpreneurship academy agar UMKM dapat go online.

Melalui berbagai program tersebut, Kominfo berupaya menghadirkan ekosistem digital yang inklusif dan memberdayakan bagi Indonesia. Upaya tersebut merupakan pemantik bagi semua kalangan untuk berpartisipasi meningkatkan perekonomian di Indonesia.

“Karena kegigihan para pelaku bisnis untuk berinovasi menghasilkan produk maupun layanan yang lebih baik itu adalah langkah yang konkrit untuk membangun perekonomian bangsa ini,” tegasnya.

TOP Digital Awards 2023

M. Lutfi Handayani yang juga Pemred Majalah ItWorks

TOP Digital Awards 2023 adalah kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tahunan tertinggi di Indonesia, yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2016, oleh majalah ItWorks dari MSI Group, dengan didukung oleh para Pakar dan Dewan Juri dari berbagai asosiasi TI. Tahun ini TOP Digital Awards mengusung tema utama “IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services.”

“Penghargaan TOP Digital Awards diberikan kepada Perusahaan dan Instansi Pemerintahan, yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, untuk meningkatkan kinerja, inovasi, dan daya saing bisnis serta layanan kepada masyarakat maupun konsumen,” jelas M. Lutfi Handayani yang juga Pemred Majalah ItWorks

Penghargaan ini juga diberikan kepada Vendor TI Telco/Solusi Teknologi Digital yang mendukung berkembangnya pemanfaatan teknologi digital di Indonesia.

Ketua Dewan Juri TOP Digital Awards 2023, Achmad Benny Mutiara, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM), memaparkan sejumlah temuan penting dalam TOP Digital Awards 2023 terkait implementasi solusi digital di perusahaan dan instansi pemerintahan:

Instansi Pemerintahan dan Korporasi Bisnis yang menjadi PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik), perlu lebih memperhatikan berbagai ketentuan secara penuh, antara lain: Pertama, Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kominfo No 4/2016 dan Peraturan BSSN No 8 jo No 9/2021, terkait Sertifikasi Manajemen Keamanan SNI ISO/IEC 27001. Kedua, sesuai UU Ketenagakerjaan, melakukan Sertifikasi Karyawan/ Pegawai untuk kegiatan terkait IT dengan berbagai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Ketiga, Penggunaan eSignature melalui PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) yang diakui Kementerian Kominfo.

Untuk meningkatkan keamanan siber, berbagai hal detil operasional yang kadang terlewatkan, perlu lebih diperhatikan hal-hal seperti misalnya: Pertama, Melakukan Setting untuk DNSSEC (Domain Name System Security Extensión), dan Kedua, Penggunaan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) di Indonesia untuk menyimpan data-data penting. Ketiga, storage data masih bersifat silo-silo. Perlu dikedepankan Data Warehouse.

Rata-rata Index Nasional SPBE di 643 Lembaga, baru tercatat 2,63 dari skala 5.0. Pemerintah harus terus mendorong implementasi SPBE agar tata kelola pemerintahan semakin baik, kinerja dan layanan terukur secara berkala. Salah satu caranya adalah dengan memberlakukan kebijakan Reward and Punishment terkait implementasi SPBE, yang dikaitkan dengan penentuan besarnya alokasi DAK-DAU.

Terkait Keamanan Siber, baik lembaga pemerintah maupun swasta, lebih fokus pada antisipasi serangan dari eksternal. Sedangkan data statistik global menujukkan, bahwa sekitar 80% masalah keamanan siber, justru berasal dari dalam. Hal ini juga bisa disebabkan oleh adanya kerjasama dengan orang yang punya akses ke sistem, atau meretas masuk melalui pegawai yang budaya dan kesadaran tentang keamanan informasinya, masih rendah.

Jadi, selain mengadopsi ISO 27001-2018 tentang keamanan informasi, kita perlu mengantisipasi adanya potensi serangan siber, dari dalam. Kebijakan belanja TI di berbagai instansi Pemerintahan, umumnya masih bersifat Project Based. Platform atau Aplikasi yang sama, atau yang sudah teruji keberhasilannya, dapat di-sharing/direplikasi oleh instansi lain atau antar korporasi BUMN atau BUMD yang berada di sektor yang sama, melalui skema kolaborasi yang hemat biaya dan hemat waktu.

Kebijakan pemerintah yang membatasi pengembangan aplikasi baru, sebaiknya direspon dengan pengembangan lanjutan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang sudah ada, sehingga lebih berdaya guna dan bermanfaat.

Pemanfaatan teknologi digital, secara langsung dan tidak langsung, berkontribusi dalam hal "carbon saving", dan ini dapat dimasukan dalam Laporan Keberlanjutan atau Sustainable Report, serta dapat diperdagangkan di Bursa Karbon (carbon trade).

Pengelolaan Sistem TI, harus didasarkan pada platform tata kelola TI yang baik serta berstandard nasional atau internasional, agar pengelolaan dan pengembangannya dapat bersifat terstruktur dan sistematis, serta berkelanjutan. Aspek-aspek pengelolaan aset-aset TI dan aspek manajamen risiko dalam bidang TI, juga perlu dikelola dengan sebaik-baiknya.

“Temuan-temuan penting tersebut, perlu menjadi perhatian semua pihak, sebagai bagian dari ruang improvement bagi kita semua. Namun, secara umum, proses transformasi digital Perusahaaan dan Instansi Pemerintahan di Indonesia, terutama yang menjadi Peserta TOP Digital Awards, berlangsung baik, progresif, dan meningkat secara signifikan,” ujarnya.