Bikin Negara Defisit, Inggris Bakal Gantikan PNS dengan Teknologi AI

Adam Rizal - Rabu, 6 Maret 2024 | 10:00 WIB

Ilustrasi Inggris fokus kembangkan teknologi AI

Pemerintah Inggris akan menggunakan teknologi artificiaI intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk menggantikan peran kerja pegawai negeri sipil (PNS), mengingat gaji PNS menjadi beban APBN di negara tersebut dan Inggris sedang berjuang untuk keluar dari krisis ekonomi.

Wakil Perdana Menteri Inggris Oliver Dowden mengatakan Inggris fokus mengembangkan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas warganya. Terbaru, Inggris mengembangkan alat AI bernama "red box" yang dapat menyaring informasi dari sumber terpercaya dan alat AI lain untuk menanggapi konsultasi publik.

"Meskipun belum jelas seberapa cepat AI bisa menyelesaikan tugas, Alat AI ini dapat menghemat waktu dan menggantikan peran puluhan PNS dalam tiga bulan," katanya seperti dikutip Engadget.

Dowden menggarisbawahi pentingnya teknologi AI untuk mengurangi jumlah PNS, sejalan dengan arahan Perdana Menteri Rishi Sunak untuk meningkatkan produktivitas pemerintah. Namun, penggunaan AI akan dibatasi dalam hal-hal yang kontroversial atau sensitif secara politik.

"Ini adalah satu-satunya cara, menurut saya, jika kita ingin mencapai jalur yang berkelanjutan untuk mengurangi jumlah pegawai. Ingat seberapa besar ukuran PNS telah berkembang akibat pandemi dan persiapan keluar dari Uni Eropa. Kita perlu benar-benar merangkul teknologi ini untuk mengurangi jumlah itu," ujarnya.

Pemerintah Inggris juga akan meningkatkan kemampuan dan anggaran divisi AI di Kantor Kabinet dengan mengalokasikan anggaran baru sekitar £110 juta atau sekitar Rp2,186 triliun, naik dari anggaran sebelumnya£5 juta (sekitar Rp99,04 miliar) . Selain itu, divisi AI di Kantor Kabinet diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan, dengan jumlah pegawai yang diprediksi meningkat dari 30 menjadi 70.

"Kami sangat komitmen mengadopsi teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik," ujarnya.

Krisis Ekonomi

Krisis baru muncul di Inggris. Setelah kenaikan biaya hidup akibat inflasi yang terjadi dan ancaman resesi, kini negeri itu terancam krisis Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Apalagi, Bank of England (BoE) terus menaikan suku bunga dan memicu pembayaran hipotek yang lebih tinggi. BoE pekan lalu menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 5%, peningkatan yang lebih besar dari yang diperkirakan banyak pelaku pasar, ke-13 berturut-turut dan level tertinggi sejak 2008.

Langkah ini akan mempengaruhi jutaan pemilik rumah karena suku bunga KPR di Inggris terkait langsung dengan suku bunga dasar bank sentral. Penyewa juga cenderung melihat pembayaran mereka meningkat karena tuan tanah yang rata-rata mengambil kredit untuk membayar propertinya, mengalami kenaikan biaya pelunasan.

Riset oleh National Institute of Economic and Social Research memperkirakan bahwa kenaikan suku bunga terbaru BoE akan menyebabkan 1,2 juta rumah tangga Inggris (4% rumah tangga nasional) kehabisan tabungan pada akhir tahun karena pembayaran hipotek yang lebih tinggi. Itu akan membuat proporsi rumah tangga yang bangkrut menjadi hampir 30%.

"Kenaikan suku bunga menjadi 5% akan mendorong jutaan rumah tangga dengan hipotek ke jurang kebangkrutan," kata Max Mosley, seorang ekonom di NIESR.

"Tidak ada pemberi pinjaman yang mengharapkan rumah tangga untuk menahan guncangan sebesar ini, jadi pemerintah juga seharusnya tidak demikian," tambahnya mengungkap dampak terbesar akan terjadi di Wales dan timur laut Inggris.