Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) fokus memulihkan layanan data dari 44 instansi pemerintah dari 282 tenant yang terdampak dari serangan ransomware peretasan ke Pusat Data Nasional (PDN). Sayangnya, hanya 44 instansi pemerintah yang memiliki back up data dan sisanya tidak memiliki sehingga hilang dan tidak bisa dipulihkan.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong mengatakan Kominfo memprioritaskan instansi-instansi yang memiliki data cadangan (back up) untuk sistem layanannya agar segera dapat dipulihkan. “Kami mengutamakan pemulihan kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44,” kata Usman.
Sayangnya, Usman belum dapat merincikan kementerian/lembaga yang diprioritaskan proses pemulihannya. Kominfo melakukan proses pemulihan dilakukan dengan memanfaatkan data cadangan yang dimiliki masing-masing kementerian/lembaga, untuk mengaktifkan kembali layananannya.
“Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” kata Usman.
Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, serangan siber terhadap PDN berdampak terhadap layanan di 282 instansi pemerintahan.
“Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Semuel.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, penyerang atau peretas mengirimkan malware dan mengenkripsi data di PDN, lalu meminta tebusan sebesar 8 juta dollar Amerika Serikat (AS). "Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) konferensi pers di Kominfo. Saya tinggal karena saya harus ke sini. Ini serangan virus lock bit 302," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca Juga: Dijebol Ransomware, Kominfo Bakal Tingkatkan Sistem Keamanan Siber PDN
| Penulis | : | Adam Rizal |
| Editor | : | Adam Rizal |
KOMENTAR