Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan (SNPDK). Sistem ini terdiri atas Early Warning System (EWS) dan Disaster Prevention Information System (DPIS). Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan EWS dan DPIS akan memudahkan upaya meminimalkan pemangku kepentingan dalam mengurangi risiko bencana di Indonesia.
"Saya berharap sistem EWS TV digital, DPIS, serta SMS blast ini dapat mempermudah koordinasi dalam melakukan pertolongan yang responsif, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan," ungkapnya dalam Peluncuran Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat.
Selaras dengan kondisi geografis indonesia, Menteri Budi Arie menekankan kesiapsiagaan terhadap bencana perlu menjadi perhatian bersama. "Saya mengajak seluruh pihak untuk mendukung berbagai inisiatif di atas, agar masyarakat dapat menerima manfaatnya," ujarnya.
SNPDK mengintegrasikan sistem informasi kebencanaan kementerian, lembaga, dan daerah, serta penyedia informasi bencana meliputi (1) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (4) Badan Geologi Kementerian ESDM (PVMBG), dan (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Khusus Jakarta. Sistem EWS TV Digital juga terhubung dengan penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran.
"Sistem EWS TV Digital memiliki dua fitur utama yakni pengiriman SMS Blast kepada masyarakat di wilayah yang terdampak secara realtime tanpa dikenakan biaya serta
integrasi dengan sistem dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta penyedia informasi bagi masyarakat terdampak," jelas Menkominfo.
Pengembangan dan inovasi juga terus dilakukan untuk memperkuat serta memperluas jangkauan penyebaran informasi bencana. "Kominfo telah melakukan serangkaian uji coba bersama penyelenggara multipleksing (mux) beserta vendor TV dan STB terkait implementasi EWS TV digital," tutur Menteri Budi Arie.
Guna memastikan informasi kebencanaan dan peringatan bahaya bisa muncul lewat siaran TV Digital, Menkominfo mendorong masyarakat untuk melakukan dua hal.
"Pertama, gunakan perangkat TV Digital atau STB yang tersertifikasi oleh Kominfo. Kedua, pastikan kode pos yang tepat dimasukkan pada perangkat TV digital, guna memastikan kesesuaian informasi dengan lokasi terdampak," jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Jepang mengembangkan layanan informasi bencana secara real-time kepada petugas di lapangan, berbasis komputer maupun ponsel. Sistem yang didukung hibah JICA itu diberi nama Disaster Prevention Information System (DPIS) dan berfungsi menghubungkan petugas di kementerian dan lembaga serta lembaga penyiaran lewat informasi terpadu.
"Terintegrasi dengan petugas, Call Center 112 serta TVRI dan RRI. DPIS juga siap diintegrasikan lebih jauh dengan petugas dan relawan kebencanaan dan kedaruratan di berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah," tutur Menteri Budi Arie.
Dalam acara itu hadir Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Sementara, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supryanto.
Tekan Korban Bencana
Early Warning System (EWS) dan Disaster Prevention Information System (DPIS) merupakan Sistem Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui layanan telekomunikasi dan penyiaran digital kepada masyarakat. "Yang pasti teknologi ini untuk mengurangi dan meminimalisir korban akibat terdampak bencana. Gempabumi tetap ada, kita tidak bisa tahan gempa. Tapi korbannya kita harus minimalisir," tandasnya.
Menteri Budi Arie menjelaskan Pemerintah Jepang memiliki pengalaman panjang dalam penggunaan teknologi untuk mencegah dan meminimalkan korban bencana alam. "Ini kan pengalaman dari negara Jepang yang sudah punya pengalaman panjang yang akhirnya terminimalisir sedemikian rupa ketika ada gempa zero vicim," ungkapnya.
Menkominfo menegaskan Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai bencana yang akan terjadi di Indonesia. "Ini bagian dari tugas Pemerintah untuk melindungi masyarakat terutama dari bencana, meminimalisir korban," tegasnya.
Berkaitan dengan penyebaran informasi peringatan dini bencana, Menteri Budi Arie Setiadi mengungkap Kementerian Kominfo bekerja sama dengan penyedia informasi kebencanaan seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta penyelenggara layanan telekomunikasi seluler.
"Kita semua pegang HP (ponsel)-kan. Kita bekerja sama dengan semua opsel dan juga dari tools dari BMKG itu pemberitahuan itu langsung ke HP masing-masing. Terutama lokasi yang terdampak gempabumi,” jelasnya.
Dalam konferensi pers, tampak hadir Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Wayan Toni Supriyanto, Direktur Peringatan Dini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Afrial Rosya dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono.
Baca Juga: Resmi Meluncur, Samsung Galaxy S24 FE Tawarkan Segudang Fitur AI
| Penulis | : | Adam Rizal |
| Editor | : | Adam Rizal |
KOMENTAR