"Untuk menjawab kebutuhan internet cepat," kata Anang.
Setelah melalui proses lelang, lima perusahaan terpilih untuk kerja sama penyediaan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps, yaitu PT Aplikasinusa Lintasarta, PT Indo Pratama Teleglobal, Konsorsium Iforte HTS, PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Telekomunikasi Indonesia.
Kerja sama senilai Rp7,5 triliun selama lima tahun, 2019-2024, ini dilakukan sambil menunggu konstruksi satelit multifungsi pemerintah selesai pada 2023.
Pemerintah menyewa satelit yang berada di atas wilayah Indonesia untuk menjawab kebutuhan internet cepat sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) tidak perlu menunggu hingga 2023.
"Pertengahan 2019 bisa menggelar internet cepat di Indonesia," kata Anang.
Penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi ini juga dimanfaatkan untuk mendukung program Layanan Akses Internet (BAKTI Aksi) dan layanan backhaul BTS (BAKTI Sinyal).
Pemerintah berupaya membuat internet cepat merata hingga ke daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar) agar penduduk di wilayah tersebut dapat merasakan Internet yang sama cepatnya dengan akses di Jakarta atau ibu kota lainnya.
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Kominfo membangun tulang punggung infrastruktur jaringan Palapa Ring yang menggelar kabel serat optik di darat maupun di dalam laut.