Menurut salah satu petinggi Huawei, Eric Xu, siapa pun sejatinya berhak mendapatkan dan mengembangkan Android karena Android merupakan sistem operasi terbuka yang berbasis komunitas.
"Apa pun yang terjadi, Android tidak memiliki hak hukum untuk memblokir perusahaan mana pun untuk dapat mengakses lisensi open-source," kata Eric.
Meski Huawei memiliki rencana lain, menurut peneliti dari lembaga riset pasar CCS Insight, aturan yang diberlakukan pemerintah AS ini akan tetap berdampak signifikan pada lini bisnis smartphone Huawei, khususnya untuk wilayah Eropa.
Pasalnya, sampai saat ini, wilayah Eropa menjadi pasar terbesar kedua milik Huawei.
"Memiliki aplikasi-aplikasi tersebut sangat penting bagi produsen ponsel pintar agar tetap kompetitif di wilayah semisal Eropa," ungkap Geoff Blaber, Vice President Research dari CCS Insight.
Huawei sendiri baru saja dimasukkan ke dalam blacklist sebagai brand yang terlarang dalam urusan perdagangan. Pemerintah AS tak hanya memasukkan nama Huawei. Ada pula sebanyak 70 afiliasi Huawei yang ikut serta dimasukkan ke dalam daftar hitam bernama "entity list" tersebut.
Seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar ini dilarang membeli komponen dalam bentuk apa pun dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah AS.
Jika Huawei ingin membeli komponen tertentu dari perusahaan AS, Huawei harus mengajukan izin kepada pemerintah AS untuk membeli komponen tersebut.
Posisi Huawei saat ini memang sangat bergantung pada para pemasok komponen dari Amerika Serikat, termasuk Google sebagai pemilik lisensi sistem operasi Android untuk ponsel pintar yang juga digarap oleh Huawei.