Disahkannya aturan pemblokiran IMEI ponsel black market (BM), membuat operator seluler akan menjadi ujung tombak dari regulasi ini. Jika peraturan ini sudah diimplementasikan, operator seluler-lah yang nantinya akan memblokir akses jaringan seluler ponsel black market.
Untuk dapat mendeteksi apakah IMEI sebuah ponsel itu legal atau tidak, operator butuh investasi mesin pendeteksi Equipment Identity Register (EIR) yang konon akan memakan biaya besar.
Namun jika regulasi IMEI ini berjalan, apakah akan menguntungkan operator?
Menurut Djoko Tata Ibrahim, Deputy CEO Smartfren, regulasi ini akan lebih menguntungkan peredaran handphone itu sendiri. Menurutnya, pemerintah adalah pihak yang pasti akan diuntungkan dengan adanya sumber pendapatan dari pajak impor smartphone.
"Mungkin lebih (menguntungkan) pada peredaran handphone itu sendiri. Lebih kepada pendapatan pemerintah dalam hal impor handphone," kata Djoko ketika ditemui dalam acara peluncuran Smartpoin 2.0 di kawasan Jakarta Selatan.
Ia melanjutkan bagi operator, keuntungan dari regulasi ini adalah membantu operator seluler untuk bisa melakukan promosi tertentu pada satu IMEI yang tetap. Menurut Djoko, dari sisi operator, blokir IMEI membantunya supaya operator seluler bisa melakukan promosi dengan satu IMEI yang tetap. Tidak berganti ganti nomornya.
"Jadi nanti ada promosi dengan nomor ini, ini, ini, akan mendapat bonus khusus misalnya. Jadi yang dilihat itu bukan nomornya kadang-kadang. Nomornya dia ganti tapi imeinya itu tetap. Kendati demikian, ia berharap regulasi ini tetap tidak merugikan operator dan konsumen. Ia mengatakan tetap mendukung apa yang ditetapkan pemerintah. "Kita sih dukung aja karena itu kan masalahnya ranah import, pengawasan Bea dan Cukai, dan juga masalah merek distribusi," pungkas Djoko.
Keuntungan Distributor
Aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada ponsel di Indonesia yang berlaku mulai April 2020 mendapat sambutan baik dari Director of Marketing and Communications PT Erajaya Swasembada, Djatmiko Wardoyo karena konsumen dapat kejelasan layanan purna jual atau servis.
Menurut Djatmiko salah satu contoh saat pembelian iPhone 11 yang statusnya legal di jaringan ritel milik Erajaya, iBox. Konsumen diyakini garansi resmi.
"Rencana pemerintah untuk menerapkan IMEI, meski baru diterapkan 18 April. Efek dari penerapan ini ternyata sudah berdampak ke konsumen untuk mulai berpikir kalau beli baiknya yang bergaransi resmi," kata pria karib disapa Koko usai penjualan perdana seri iPhone 11 di Mal Central Park, Jakarta Barat.
Dijelaskan Koko aturan IMEI akan menyadarkan masyarakat agar membeli ponsel secara resmi di Indonesia. Koko menuturkan aturan IMEI akan menekan angka peredaran ponsel BM di Indonesia.