Setelah itu, data pergerakan pasien dipampang di situs resmi Depkes Korea Selatan secara anonymous (tanpa menampilkan nama pasien). Dengan begitu, masyarakat Korea Selatan bisa mencocokkan dengan sejarah pergerakan mereka, dan melapor jika memang berpotensi tertular.
Pendekatan ini memang mengungkap beberapa fakta pribadi pasien, seperti history mereka ke “hotel cinta”. Namun pendekatan ini terbukti berhasil menekan penyebaran virus Corona di Korea Selatan.
Hong Kong
Suasana MRT Hong Kong yang biasanya ramai, sempat sepi seiring meningkatnya kasus Covid-19 di negara kepulauan tersebut
Hong Kong juga menggunakan teknologi canggih untuk memonitor warganya yang baru sampai dari bepergian luar negeri. Hong Kong sendiri memiliki kebijakan meminta warganya yang baru pulang untuk mengkarantina diri sendiri selama 14 hari.
Agar lebih mudah memonitor aturan isolasi ini, Pemerintah Hong Kong menggunakan semacam gelang pintar yang terhubung ke smartphone pengguna. Dari gelang ini, pemerintah bisa memonitor gerakan pengguna, utamanya ketika keluar dari perimeter yang ditetapkan.
Bahkan untuk menjamin warga yang dikarantina mematuhi aturan, otoritas terkait akan meminta warga untuk mengirimkan live location menggunakan Whatsapp atau WeChat. Bahkan pemerintah akan melakukan panggilan video call dadakan untuk menjamin warga tidak melanggar aturan karantina.
Taiwan
Pemerintah Taiwan memiliki control center khusus yang menggabungkan data dari berbagai sumber untuk mendeteksi penyebaran virus Corona
Untuk menangani virus Corona, Pemerintah Taiwan memiliki control center khusus yang menghubungkan data dari berbagai kementerian dan pihak terkait di sana. Lalu menggunakan teknologi big data, mereka bisa memperkirakan warga yang berpotensi terinfeksi virus dan melakukan pengawasan.
Pemerintah Taiwan juga memanfaatkan fitur GPS di smartphone warga untuk memastikan kepatuhan menjalani proses isolasi di rumah masing-masing. Pesan teks akan dikirim ke warga yang terdeteksi melanggar, dan notifikasi akan langsung diterima pihak kepolisian. Siapa pun yang melanggar aturan akan dikenakan denda yang bisa mencapai TW$1 juta (sekitar Rp.561 juta). Nama pelanggar juga akan diumumkan ke publik untuk menambah efek jera.