Find Us On Social Media :

AS Setuju Akuisisi Aplikasi TikTok Ditunda 15 hari

By Adam Rizal, Minggu, 15 November 2020 | 10:30 WIB

TikTok

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui permintaan ByteDance agar memperpanjang tenggat waktu divestasi TikTok, jual-beli perusahaan tersebut akan selesai 15 hari lagi.

Komite Investasi Asing AS (CFIUS) memberikan perpanjangan waktu 15 hari untuk "memberikan waktu tambahan pada pihak yang terlibat dan komite demi menyelesaikan permasalahan dalam cara yang sesuai dengan Perintah".

Presiden AS Donald Trump pada 14 Agustus lalu memerintahkan ByteDance untuk melepas TikTok dalam waktu 90 hari.

Kemudian TikTok memasukkan berkas petisi ke Pengadilan Banding untuk District of Columbia, mengajukan banding atas perintah divestasi tersebut.

Salah satu masalah yang muncul akibat aksi jual-beli ini adalah mengenai kepemilikan di perusahaan baru TikTok Global.

ByteDance menggarisbawahi soal pembentukan entitas baru "yang sepenuhnya dimiliki oleh Oracle, Walmart dan investor ByteDance di AS, yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan data pengguna TikTok di AS dan moderasi konten".

Pemerintahan Trump melihat TikTok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, aplikasi tersebut dituduh mengirimkan data pengguna AS ke pemerintah China. Aplikasi video singkat ini memiliki lebih dari 100 juta pengguna di AS.

TikTok sudah membantah tuduhan tersebut.

Ditekan Trump

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memastikan bakal melarang aplikasi TikTok karena menganggu keamanan nasional dalam negerinya. AS berusaha meyakinkan pengadilan bahwa aplikasi video sudah tidak tersedia pada 12 November.

Saat ini pengadilan AS sedang mempertimbangkan legalitas tawaran pemerintah untuk membuat aplikasi milik China tidak tersedia di Amerika Serikat. TikTok pun memiliki 100 juta pengguna di saat ini.

"Presiden tidak boleh dicegah untuk mengatur ancaman keamanan nasional hanya karena musuh asing menyelubungi aktivitasnya di dalam perusahaan media," kata pengajuan tersebut pada Jumat (24/10/2020), di pengadilan federal di Washington, dilansir laman The Verge.