Melalui gerakan tersebut, kota/kabupaten terpilih akan dibimbing untuk menyusun rencana induk (masterplan) pembangunan kota berbasis inovasi dan teknologi (smart city).
Pada tahun ini, Gerakan Menuju Smart City juga diperluas untuk menjangkau 10 destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan ibu kota negara baru.
Baca Juga: Menikmati Eksotisme Gunung Hingga Pantai di Kabupaten Purworejo
“Kunjungan turis mancanegara mengalami penurunan sebanyak 75 persen di tahun 2020. Sebanyak 12,91 juta pekerja mengalami penurunan jam kerja dan 939 ribu pekerja kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata,” ujarnya.
Integrasi teknologi dengan sektor pariwisata, menurut Menkominfo dapat menjadi pendorong resiliensi destinasi pariwisata tersebut di tengah tantangan pandemi dan digitalisasi.
Melalui Gerakan Menuju Smart City, lanjutnya, kota/kabupaten bisa memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam mengoptimalisasi dan mempromosikan kota, termasuk lokasi-lokasi wisata. Bentuk dukungan ini direalisasikan Kemenkominfo melalui enam pilar kota pintar.
Pilar tersebut adalah smart governance, smart infrastructure, smart economy, smart living, smart people dan smart environment.
Baca Juga: Kemenkominfo Gelar Forum SPBE 2021, Dukung Penerapan Smart Governance di Indonesia
“Tahun ini, Kemenkominfo memfasilitasi pengembangan rencana induk kota pintar untuk daerah sekitar ibu kota negara baru dan kawasan pariwisata prioritas nasional yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Morotai, Likupang, Wakatobi, Raja Ampat dan Labuan Bajo,” jelasnya.
Terkait jumlah kota/kabupaten terpilih, Johnny menyebut, terdapat 70 kota dan kabupaten yang terlibat. Sebanyak 48 kota/kabupaten di antaranya menjalani proses bimbingan intensif selama lebih dari empat bulan.
Sebelumnya, Kemenkominfo juga berhasil memfasilitasi 100 kota/kabupaten di 23 provinsi dalam menyusun rencana induk atau masterplan smart city.
Kendati demikian, Johnny menegaskan bahwa Kemenkominfo secara rutin melakukan evaluasi atas semua program yang telah ditetapkan oleh kota/kabupaten. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa semua rencana yang terbentuk dapat dilaksanakanan dengan baik.