Find Us On Social Media :

Sukseskan Penerapan SPBE, Pemerintah dan Masyarakat Perlu Perbarui Pola Pikir

By Nana Triana, Selasa, 21 Desember 2021 | 13:37 WIB

Talk show sesi kedua Forum SPBE, Selasa (14/12/2021).

Ia mengatakan, saat program Gerakan Menuju Smart City baru diluncurkan, banyak pemerintah daerah terjebak dalam pola pikir tersebut. Mereka beramai-ramai membuat aplikasi.

Sayangnya, aplikasi-aplikasi tersebut memiliki fungsi yang kurang lebih sama atau terjadi duplikasi. Masyarakat pun menjadi bingung saat akan mengunduh karena tidak memahami fungsi masing-masing aplikasi.

Pada forum tersebut, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN RB Cahyono Tri Birowo menyarankan pemerintah daerah untuk berfokus mengembangkan aplikasi bermuatan lokal. Selain itu, aplikasi yang fungsinya spesifik sesuai kebutuhan masyarakat. 

 Baca Juga: Kemenkominfo Gelar Forum SPBE 2021, Dukung Penerapan Smart Governance di Indonesia  

“Pengembangan aplikasi yang sifatnya umum dan bisa digunakan semua daerah menjadi tugas pemerintah pusat. Strategi ini dapat membuat anggaran dan sumber daya efisien. Pemerintah daerah bisa fokus meningkatkan layanan masyarakat,” katanya.

Selain pola pikir, pengembangan kemampuan layanan publik dan digital sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah juga perlu dilakukan. Saat ini, kata Cahyono, aparatur sipil negara (ASN) sudah bisa belajar melalui platform e-learning.

Bukan sekadar sosialisasi

Satu tantangan lagi yang harus dihadapi dalam penerapan SPBE adalah pola pikir masyarakat yang belum paham digital. Sedikit masyarakat yang mau menggunakan aplikasi digital.

Konsultan IT sekaligus Chairman Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia (IKTII), Teddy Sukardi mengatakan bahwa mengatasi tantangan tersebut tidak akan berhasil jika pemerintah daerah sekadar melakukan sosialisasi.

 Baca Juga: Menkominfo: Pembangunan Berbasis Smart City Jawab Tantangan Kependudukan dan Pariwisata

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pendampingan, bahkan jika perlu ditunjukkan caranya di perangkat masing-masing. Misalnya ketika mengurus surat di kelurahan,” katanya.

Ia mencontohkan pendekatan menarik yang dilakukan Pemerintah Kota Depok melalui Depok Single Window, aplikasi layanan publik online Kota Depok. Masyarakat akan mendapatkan akses wi-fi gratis jika mengunduh aplikasi ini.

“Jadi tidak perlu spanduk atau launching aplikasi. Berikan insentif yang menarik, sesuatu yang langsung berguna bagi masyarakat,” terang Teddy.

Dengan mengubah pola pikir para pelaku SPBE, diharapkan implementasi dapat berjalan lancar. Layanan berkualitas dan tepercaya pun dapat diterima oleh masyarakat.