“Infrastruktur digital menjadi salah satu bagian penting untuk mewujudkan smart city. Untuk itu, Kemenkominfo tidak saja membuat regulasi, tapi juga menargetkan pembangunan cakupan 100 persen hingga tidak ada area yang terlewat,” tegas Ismail.
Sementara itu, dukungan serupa juga dilakukan oleh kementerian lainnya. Salah satunya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca Juga: TikTok Bakal Bangun Restoran di AS Jual Makanan dan Minuman Viral
Hal tersebut dijelaskan dalam sesi talk show kedua “Pembangunan infrastruktur dasar dan amenitas di 10 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional”.
Sesi talk show kedua “Pembangunan infrastruktur dasar dan amenitas di 10 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional”
Rangkaian talk show dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Daerah (BPIW) Kementerian PUPR Rachman Arif Dinaputra, Executive Vice President Enjinering dan Teknologi PT PLN (persero) Zainal Arifin, dan Staf Khusus Menteri Perhubungan (Menhub) Wihana Kirana Jaya.
Kementerian PUPR, kata Arif, memiliki dua skema pembangunan. Skema pertama adalah pembangunan infrastruktur di lima kawasan superprioritas. Sementara, skema kedua adalah pembangunan di lima kawasan destinasi prioritas.
Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup jembatan, pemeliharaan bangunan sekitar lokasi wisata, hingga ketersediaan sanitasi di sekitar wilayah pariwisata.
“Ada alasan kenapa dibuat dua skema. Tujuannya agar masing-masing area bisa dimaksimalkan pembangunannya. Kalau lima pertama sudah selesai, baru kita lanjutkan ke lima area berikutnya. Jadi terlihat perbedaannya,” ungkap Arif.
Baca Juga: Sambut Natal dan Tahun Baru, 3 Indonesia Siap Hadapi Lonjakan Data
Senada dengan Kementerian PUPR, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menceritakan upaya pembangunan keduanya.
Zainal Arifin menyatakan bahwa PLN terus berupaya menjangkau berbagai sudut destinasi wisata prioritas agar dapat teraliri dengan listrik.