Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi terus menggodok implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui SPBE, seluruh kegiatan operasional pemerintahan maupun pelayanan masyarakat akan diubah menjadi digital.
Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Lathifa Marina Al Anshori dalam Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2021, Selasa (14/12/2021).
Melalui SPBE, Lathifa menyebut, pemerintah akan mengintegrasikan ratusan aplikasi sejenis yang digunakan berbagai kementerian maupun pemerintah daerah.
Nantinya, setiap lembaga kementerian dan pemerintah daerah akan menggunakan aplikasi yang sama. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat maupun pegawai negeri sipil apabila harus melakukan mutasi atau perpindahan tempat tinggal.
Baca Juga: Belanja Daring di Elevania Kini Lebih Mudah dengan AEON Fast
“Saat ini terdapat 542 aplikasi pemerintahan dengan tujuan dan fungsi berbeda. Jadi, orang yang pindah dari dari satu kota ke kota lain bisa kebingungan karena aplikasi yang digunakan berbeda. Dengan SPBE, masalah itu bisa diatasi,” ungkap Lathifa.
Pada tahap awal, terdapat tiga kategori aplikasi yang akan menjadi bagian dari SPBE. Kategori pertama adalah pelayanan masyarakat lewat aplikasi e-Pengaduan, e-Kesehatan, dan e-Pendidikan.
Kategori kedua diperuntukkan bagi pelaku bisnis, melalui aplikasi e-Procurement dan e-Perijinan. Sementara kategori ketiga diperuntukkan bagi kebutuhan antar-pemerintah, lewat e-Office, e-Planning, dan e-Budgeting.
Data dari ketiga kategori tersebut selanjutnya akan disimpan secara terpusat. Dengan cara ini, kementerian maupun pemerintah daerah bisa lebih mudah dalam melakukan pengawasan maupun membuat pengambilan keputusan.
Baca Juga: Jelang Tutup Tahun, Clubhouse Perkenalkan Fitur dan Ikon Baru
Menghemat anggaran
Guna mewujudkan sistem penyimpanan data tersebut, Kemenkominfo akan membangun Pusat Data Nasional (PDN).