Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali melanjutkan Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) pada 2022. Sebagai informasi, Gerakan Menuju Smart City telah dilaksanakan sejak 2017. Sebanyak 191 kota/kabupaten berpartisipasi untuk bertransformasi menjadi kota cerdas.
Lewat Gerakan Menuju Smart City, Kemenkominfo mendorong kota/kabupaten untuk membuat inovasi digital yang berkaitan dengan enam pilar, yakni pilar smart branding, smart economy, smart governance, smart society, smart living, dan smart environment.
Untuk mewujudkan keenam pilar tersebut, pemerintah kota/kabupaten terpilih perlu membuat dan mengimplementasikan rencana induk pembangunan berbasis Smart City.
Rencana induk pembangunan kota pintar ini disusun berdasarkan tantangan serta potensi masing-masing wilayah sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca Juga: Implementasi Smart Branding di Smart City, Bukan Sekadar Pariwisata
Selain diinisiasi Kemenkominfo, sejumlah kementerian juga ikut memberikan bimbingan dan dukungan. Adapun kementerian-kementerian tersebut mencakup Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) .
Selanjutnya, dukungan serupa juga diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Harapan besarnya, Gerakan Menuju Smart City dapat menciptakan momentum percepatan pembangunan smart city di seluruh penjuru Indonesia. Dengan begitu, cita-cita untuk meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.
Inovasi Smart City untuk meningkatkan taraf hidup
Seiring dengan dilanjutkannya program Menuju Smart City 2022, sejumlah kota/kabupaten terpilih pun telah merampungkan rencana induk pembangunan kota cerdas. Salah satu inovasi yang diwujudkan adalah pilar smart living. Pilar tersebut berkaitan dengan sarana dan prasarana umum, transportasi, termasuk Infratruktur telekomunikasi.
Melalui inovasi di pilar tersebut, sejumlah kota/kabupaten terpilih berupaya agar masyarakat didalamnya dapat hidup serta beraktivitas dengan nyaman, aman, dan tenang, dan mendapatkan akses transportasi dan telekomunikasi yang mudah.
Baca Juga: Hadirkan Inovasi Smart City, Inilah Daftar Pemda yang Raih ISNA 2022
Adapun kota/kabupaten yang telah berhasil menjalankan pilar smart living di antaranya adalah Kota Tebing Tinggi di Sumatera Utara, Pariaman di Sumatera Barat, serta Luwu Utara di Sulawesi Selatan.
Untuk mewujudkan pilar smart living, Pemerintah Kota Tebing Tinggi membuat Sistem Informasi Cepat Tanggap Pemadam Kebakaran (SICETAR), Sistem Informasi Rumah Pemerintah Kota Tebing Tinggi (SIRUMPETTI), Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBAG), serta Sistem Informasi Penyerahaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kota Tebing Tinggi (SIMPANPRASAANUTI).
Inovasi lain juga dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan menghadirkan Sistem Aplikasi Lampu Penerangan Jalan Umum (SIAP LAJU) dan Sistem Informasi Makam Kota Tebing Tinggi (SIMAKTI).
Dalam Master Plan Smart City Kota Tebing Tinggi, SICETAR dihadirkan dalam rupa platform digital yang membuat masyarakat dapat menghubungi pemadam kebakaran secara real-time.
Pada SIMAKTI, masyarakat dapat melihat tempat pemakaman umum (TPU) mana saja yang masih memiliki lahan kosong. Sementara itu, SIRUMPETTI, SIMBAG, SIMPANPRASAANUTI, dan SIAP LAJU dihadirkan melalui situs.
Baca Juga: Smart City Kota Palopo: Percepat Pembangunan Infrastruktur Pariwisata
Selanjutnya, implementasi smart living di Pariaman, Sumatera Barat, dilakukan melalui Layanan Konsultasi Permasalahan Tanah (LAKON PEMANAH) dan Bus Harapan Masyarakat dan Warga yang Ingin di Layani (BUS HARUM DAN WANGI).
Melalui LAKON PEMANAH, masyarakat dapat melakukan konsultasi terhadap permasalahan sengketa tanah, konflik, maupun perkara yang sedang dialami. Apabila masalah tanah harus dibawa ke jalur hukum, hasil mediasi dan penyelesaian kasus akan diunggah secara online sehingga bisa diakses oleh siapa saja.
Guna menciptakan transportasi publik yang mudah diakses masyarakat, Pemerintah Kota Pariaman menghadirkan layanan BUS HARUM DAN WANGI yang terintegrasi dengan sistem penjadwalan bus dalam kota. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui jadwal bus secara real time.
Tak ketinggalan dengan kedua kota tersebut, Pemerintah Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menghadirkan aplikasi Sistem Pendaftaran Layanan Online (Sisdarlin). Aplikasi berbasis smartphone ini dapat membantu masyarakat ketika ingin mendaftar rumah sakit, memesan layanan ambulan, maupun menjemput dan mengantar pasien.
Inovasi di kota/kabupaten Pulau Jawa
Inisiatif serupa juga turut dilakukan oleh berbagai kota/kabupaten di area Pulau Jawa. Salah satunya dilakukan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur melalui layanan WhatsApp bertajuk Media Layanan Konsultasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) atau dikenal sebagai Melati.
Layanan Melati dihadirkan guna mempermudah masyarakat miskin dalam proses pengurusan kepesertaan JKN, KIS, dan PBID. Layanan Melati juga dapat dimanfaatkan untuk pengurusan administrasi pelayanan rumah sakit bagi masyarakat miskin, mulai dari pendaftaran, rawat inap, pengobatan, sampai pembayaran.
Baca Juga: Smart City Kabupaten Halmahera Selatan: Wujudkan Mimpi Besar
Selanjutnya, hadir juga layanan Sistem Rujukan Kehamilan Terkendali (SRIKANDI) di Brebes, Jawa Tengah. Aplikasi tersebut dikembangkan untuk membantu pihak rumah sakit untuk mencatat kesehatan ibu hamil.
Melalui SRIKANDI, riwayat pemeriksaan dan status kesehatan ibu hamil di Kabupaten Brebes dapat dimonitor secara terpusat oleh rumah sakit yang berada di kabupaten tersebut.