Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menggelar forum bisnis Indo-Pacific Chamber of Commerce and Industry (IPCC) di Nusa Dua, Bali, pada Selasa (21/3/2023).
Sebagai informasi, forum bisnis IPCC merupakan sideline event dari Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang mengumpulkan para pebisnis, pejabat pemerintah, asosiasi bisnis, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara.
Kegiatan diisi dengan dialog mengenai peluang dan tantangan di sektor digitalisasi, rantai pasok, dan energi bersih guna membentuk kerangka kerja baru untuk perbaikan ekonomi di wilayah Indo-Pasifik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, forum bisnis ini diharapkan dapat memberikan gagasan baru untuk memperkuat Indo-Pasifik sebagai kawasan utama perdagangan dan investasi.
“Pemerintah juga berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN,” ujar Airlangga berdasarkan rilis resmi, Selasa (21/3/2023).
Baca Juga: Kadin Indonesia Menjembatani MoU Senilai Rp 45,5 Triliun dengan Uni Emirat Arab di B20 Summit
Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menjelaskan bahwa banyak negara menghadapi kesulitan dalam menyusun strategi kemitraan Indo-Pasifik, serta berbagai inisiatif bilateral, regional, dan multilateral tanpa keterlibatan sektor swasta.
“Terdapat beberapa pertanyaan utama dari sektor swasta terkait IPEF, meliputi bagaimana kerangka kerja IPEF, bagaimana sektor swasta dapat memperoleh manfaat nyata dari kerangka ini, dan apakah kita bisa mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar Amerika Serikat melalui kerangka kerja ini?," ujar Arsjad.
Arsjad juga menyatakan bahwa IPEF saat ini memerlukan kemitraan ekonomi yang konkret dan pengembangan substansi yang lebih konsisten, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
Selain itu, karena waktu kerja IPEF yang relatif singkat, maka sektor swasta memegang peran yang krusial dalam menjaga keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari IPEF.
Baca Juga: Xapiens, Sang Pengawal Keamanan Siber B20 Summit Indonesia 2022
"Melalui forum ini, diharapkan sektor swasta dan berbagai pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan kerja sama, stabilitas, kemakmuran, pembangunan, dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Keketuaan ASEAN 2023
Tak hanya menggelar forum IPCC, Kadin Indonesia juga ditunjuk sebagai ketua acara pada ASEAN-BAC 2023, yang mengusung tema "ASEAN Centrality: Innovating Toward Greater Inclusivity".
Arsjad menjelaskan bahwa acara tersebut memiliki fokus bahasan tentang perkembangan teknologi digital, ketahanan rantai pasokan, dan transisi energi bersih.
“Melalui digitalisasi, peluang kerja baru dapat tercipta, produktivitas bisa meningkat, merangsang pengembangan ekonomi, meningkatkan penyediaan layanan publik hingga peluang besar bagi bisnis untuk tumbuh dan menjangkau pasar baru,” ungkapnya.
Nantinya, digitalisasi juga akan dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk meningkatkan investasi dan kolaborasi komersial jangka panjang, serta memfasilitasi kerja sama business to business (B2B).
Sementara itu, sektor rantai pasok juga akan dirancang untuk dapat mengatasi berbagai gangguan, agar peristiwa seperti pandemi Covid-19 tidak membawa dampak negatif terhadap distribusi produk dan layanan.
Baca Juga: Kadin Indonesia Menjembatani MoU Senilai Rp 45,5 Triliun dengan Uni Emirat Arab di B20 Summit
“Mengadopsi praktik berkelanjutan, serta berkolaborasi antar sektor swasta maupun pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai rantai pasok,” ujarnya.
Terkait emisi karbon, Arsjad menjelaskan bahwa permintaan energi diprediksi akan meningkat hingga 15 persen pada 2050. Untuk itu, diperlukan rencana strategis agar transisi menuju energi bersih dapat diwujudkan lebih cepat.
“Maka dari itu, penting untuk mempromosikan investasi, membuat regulasi, dan membantu pemerintah melihat peluang untuk membangun infrastruktur yang dapat membantu mengurangi emisi karbon,” ungkapnya.
Ke depan, Arsjad bersama pemerintah juga akan terus menjalin kerjasama yang konkrit antara sektor swasta, pemerintah, dan IPEF dalam memastikan dampak jangka panjang dan keberlanjutan bagi masyarakat di Kawasan Indo-Pasifik.
Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dengan PT Pertamina mengenai SINAR Grant, serta penandatangan persetujuan kontrak antara PT PLN Indonesia Power dengan United States Trade and Development Agency (USTDA).