X yang sebelumnya Twitter berencana menggunakan data publik untuk melatih model artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. X akan mengumpulkan informasi biometrik, riwayat pekerjaan, dan pendidikan pengguna.
Dalam kebijakan privasi yang baru dirilis, X dengan jelas menyatakan akan memanfaatkan data yang dikumpulkannya bersama dengan data publik lainnya untuk melatih algoritma pembelajaran mesin.
"Kami dapat menggunakan informasi yang kami kumpulkan dan informasi yang tersedia secara publik untuk membantu melatih model pembelajaran mesin atau AI kami," tulis X dalam kebijakan barunya.
Pemilik X Elon Musk telah mengonfirmasi perubahan ini, tetapi dia menegaskan bahwa hanya informasi publik yang akan dikumpulkan, dan bukan pesan langsung (DM) atau informasi pribadi lainnya.
Sejak X tidak lagi memiliki badan pers, tidak ada informasi lebih lanjut yang tersedia mengenai jenis data atau informasi yang akan dikumpulkan.
Namun, Musk memiliki ambisi di bidang AI publik yang memungkinkan menggunakan data biometrik dan informasi terkait untuk mencapai tujuannya.
Selain itu, Musk juga mengungkapkan rencananya untuk bersaing dengan LinkedIn dengan meluncurkan versi baru dari platform tersebut yang akan menghadirkan perubahan signifikan alam hal riwayat pekerjaan dan pendidikan dari penggunanya.
Terima Iklan Politik
Twitter X
Akhirnya pemilik X yang dulu bernama Twitter Elon Musk mengizinkan platformnya menerima dan menampilkan iklan politik berbayar. Sebelumnya, Twitter telah melarang adanya iklan politik berbayar selama 4 tahun terakhir ini.Selain butuh pemasukkan tambahan, X memperbolehkan iklan politik sebagai bagian dari upayanya menjunjung kebebasan berekspresi. Apalagi, penjualan iklan X di AS turun sebesar 59 persen dari tahun ke tahun.
Kehadiran iklan politik pada platform medsos X juga akan meningkatkan kesadaran tentang pendaftaran pemilih.
Tentunya X mengharus iklan politik yang tayang sesuai dengan kebijakan perusahaan termasuk promosi konten harus asli dan tidak menyesatkan serta tidak melemahkan kepercayaan publik terhadap pemilu.