Australia, Singapura, dan Jepang adalah tiga negara yang paling sering diserang di APJ. Tiga perempat dari total seluruh serangan aplikasi web dan API menyasar ketiga negara tersebut. Sebagai pusat keuangan global, tidak mengherankan apabila perusahaan di negara-negara tersebut terus menjadi target serangan besar-besaran.
Local File Inclusion (LFI) tetap menjadi vektor serangan teratas dengan 63,2 persen serangan, diikuti Cross-Site Scripting (XSS) dengan 21,3 persen, dan PHP Injection (PHPi) ada di posisi ketiga dengan 6,32 persen serangan.
Serangan LFI mengeksploitasi praktik coding yang tidak aman atau kerentanan pada server web untuk menjalankan kode dari jarak jauh atau mengakses informasi sensitif yang disimpan secara lokal. Server web berbasis PHP yang sudah lama misalnya, lebih rentan terhadap serangan LFI karena adanya metode yang dapat melewati filter input server tersebut.
Akamai menyarankan agar perusahaan jasa keuangan di APJ harus terus memerhatikan aturan-aturan tambahan dan kewajiban pelaporan baru. Sebagai contoh, meningkatnya penggunaan skrip pihak ketiga bisa menyulitkan lembaga keuangan untuk memenuhi persyaratan Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0, di mana akan ada bagian-bagian spesifik yang terkait dengan visibilitas dan manajemen skrip dari sisi klien.
"Perusahaan layanan jasa keuangan di APJ harus ingat bahwa kejahatan siber akan selalu berupaya menemukan cara baru dan yang lebih canggih untuk meluncurkan serangan siber seiring dengan meningkatnya inovasi di sektor ini," Reuben Koh mengingatkan.
Ia menambahkan, dengan meningkatnya popularitas agregator keuangan, khususnya perusahaan yang ingin mengadopsi praktik perbankan terbuka, ke depannya industri ini akan makin bergantung pada penggunaan API dan skrip pihak ketiga. Sementara di sisi lain, tren ini hanya akan memperluas permukaan serangan.
Ia juga menyarankan lembaga keuangan fokus dalam mengamankan penawaran digital baru, memberikan edukasi kepada konsumen mengenai praktik keamanan siber terbaik secara terus-menerus, dan berinvestasi dalam upaya keamanan tanpa gangguan bagi pengguna.
"Ketika regulator memperkuat kebijakan guna meningkatkan standar keamanan siber, penting juga bagi perusahaan layanan jasa keuangan untuk memahami dan mempertimbangkan persyaratan kepatuhan baru serta memperkuat postur keamanan dan ketahanan siber mereka terhadap ancaman siber modern,” pungkasnya.
Baca juga: Investasi Keamanan Siber Perlu Jadi Prioritas Pemerintah di IKN
Baca juga: Tips Menjaga Keamanan Anak-anak Saat Bermain Chatbot AI ChatGPT