Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie memperingatkan potensi risiko penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang dapat disalahgunakan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
“Apalagi nanti di Pemilu orang bisa berantem karena kecerdasan buatan. Yang tadi saya contohkan, coba suara, muka kamu digambar, difitnah, berantem enggak? Padahal hasil kecerdasan buatan,” ujar Budi Arie di Jakarta.
Budi Arie mengatakan AI memiliki potensi besar dalam memengaruhi proses pemilu dan mengingatkan bahwa konten negatif yang dibuat oleh AI, seperti misinformasi, dapat memicu konflik di masyarakat. Karena itu, masyarakat harus memahami sisi positif maupun negatif dari teknologi AI dalam perkembangan teknologi yang pesat.
“Kamu bisa berantem dengan teman karena kecanggihan kecerdasan buatan ini. Makanya kita jaga ruang digital ini,” ucapnya.
Budi Arie juga menyoroti perlunya regulasi terkait penggunaan AI dan pembuatan regulasi harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang dampaknya dan perlu menjaga etika penggunaan AI. Pemerintah sedang melakukan kajian untuk mengembangkan regulasi terkait AI, dengan fokus utama pada etika penggunaannya.
"Kami tidak bisa membuat regulasi secara gegabah tanpa pemahaman yang mendalam. Jangan bikin regulasi ganti-ganti kan. Harusnya dilihat nih. Kita lagi kaji betul secara mendalam, ini apa dampaknya AI ini. Tapi yang pasti saya bilang soal ethic tadi,” katanya.
Terkait dengan penyebaran hoaks di media sosial selama Pemilu, pemerintah mendorong masyarakat untuk menjauhi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian, serta untuk bersaing secara jujur dan adil dalam proses Pemilu.
Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui pendekatan teknologi, budaya, dan demokrasi, dengan tujuan menjaga integritas proses pemilu dan memastikan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang sehat, jujur, adil, dan damai.
Ancam Pemilu
Menurut Nexusguard, pada kuartal pertama tahun 2020 lalu, jumlah serangan DDoS atau distributed denial of service secara global meningkat signifikan.
Indonesia sedang memasuki tahun-tahun politik yang pemilu akan berlangsung pada tahun depan 2024.
Biasanya, serangan siber banyak terjadi selama tahun pemilu. Salah satu jenis serangan siber yang paling terjadi selama pemilu adalah DDos.