2. Peninjauan kembali biaya tahunan spektrum
Langkah penting lainnya, menurut GSMA, adalah mengevaluasi dan menyesuaikan formula yang mengatur biaya tahunan spektrum frekuensi. Pemerintah harus mempertimbangkan cara-cara penyesuaian parameter-parameter yang ada di kerangka formula saat ini untuk memberikan insentif jangka panjang yang tepat sehingga terhindar dari peningkatan biaya yang tidak sejalan dengan kondisi pasar.
3. Rencana spektrum frekuensi yang mendukung perkembangan masa depan
GSMA menyarankan Indonesia membentuk landasan yang kuat bagi ekosistem selulernya dengan merancang rencana spektrum frekuensi yang jelas dan komprehensif. Landasan ini tidak hanya harus mempertimbangkan pita yang ada saat ini tetapi juga kebutuhan akan pita dalam jangka panjang, khususnya untuk spektrum frekuensi menengah. Landasan ini juga akan memberikan kepastian yang dibutuhkan para operator seluler untuk merencanakan investasi dan mengembangkan strategi untuk perluasan jaringan mereka.
“Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar dengan tingkat pertumbuhan yang sangat pesat di kawasan Asia Pasifik. Hal ini merupakan bukti bahwa keputusan Pemerintah Indonesia dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur TIK, termasuk penyelesaian penggelaran 4G dan pengembangan jaringan 5G, adalah keputusan yang tepat,” tegas Julian Gorman, Head of Asia Pacific, GSMA.
Namun, menurut Gorman, pengadaan 5G di Indonesia akan membutuhkan waktu, karena dibutuhkan pendekatan yang cermat dari pemerintah mengingat adanya kendala geografis dan kesiapan pasar di Indonesia. “Menurut perkiraan kami, 80% dari total populasi Indonesia akan menggunakan layanan 5G pada tahun 2030,” ujarnya.
Julian Gorman mengatakan, terkait lelang spektrum frekuensi 5G yang akan datang, GSMA mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus memberikan insentif bagi industri untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital yang akan datang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan manfaat sosial yang besar bagi masyarakat Indonesia.
“Pemerintah harus fokus pada kebijakan yang mendukung agar 5G berhasil di Indonesia, termasuk soal pasokan dan penetapan harga spektrum. Keberhasilan 5G di Indonesia memerlukan kerangka regulasi yang matang untuk proses pelelangan yang sukses sehingga muncul timbal balik yang adil bagi pemerintah dan mengakselerasi pertumbuhan digital,” papar Julia Gorman.
Cakupan 4G di Indonesia kini telah mencapai 97%. Sementara penerapan jaringan 5G baru dimulai dan saat ini baru mencapai 15% dari total populasi. Menurut GSMA, ketidakseimbangan tersebut diperparah oleh kurangnya spektrum frekuensi saat ini. Kekurangan tersebut terjadi pada terutama pada pita tengah (1-7 GHz) untuk memberikan layanan internet seluler berkecepatan tinggi di daerah perkotaan yang padat penduduk, dan pita rendah (di bawah 1 GHz) untuk meningkatkan konektivitas yang lebih baik dan terjangkau di daerah pedesaan.
Untuk itulah, dalam rangka mendukung rencana digital Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana menyediakan sejumlah pita frekuensi dalam dua tahun ke depan, termasuk 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz, serta frekuensi mmWave di pita 26 GHz. Spektrum tambahan ini akan menghadirkan dua kali lipat dari total pasokan spektrum frekuensi saat ini.
Berdasarkan peta jalan spektrum Indonesia saat ini, GSMA telah melakukan penilaian dampak dari berbagai skenario biaya spektrum pada penerapan jaringan 5G, adopsi, dan manfaat ekonomi terkait dari tahun 2024 hingga 2030. Temuan GSMA menyoroti pentingnya biaya spektrum frekuensi dengan aspek berkelanjutan dalam memastikan investasi jaringan seluler masa depan dan pengembangan ekonomi digital Indonesia.
Baca juga: Pentingnya 5G dalam Mendukung Transformasi Jaringan Listrik Pintar