Penulis: Prem Pavan, VP for Southeast Asia and Korea, Red Hat
[Redaksi] Kawasan Asia Tenggara tengah berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Bagaimana masyarakat dapat memperoleh layanan publik yang lebih baik, terutama dengan memanfaatkan teknologi open source?
Jelas bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara telah muncul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang dinamis. Menurut laporan Google e-Conomy SEA 2023, perkiraan ekonomi digital di akhir 2025 akan mencapai US$295 miliar.
Laporan ini juga memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan GMV (Gross Merchandise Value) sebesar 22% YoY.
Ekonomi digital Indonesia akan mencapai nilai US$77 miliar di tahun 2022 dan sedang dalam proses untuk mencapai angka US$130 miliar sampai dengan tahun 2025, yang utamanya karena dorongan e-commerce
Sementara itu, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) secara bersama-sama memperkuat pentingnya transformasi digital di wilayah ini untuk memperkuat integrasi dan kemajuan layanan digital.
Tren kenaikan pertumbuhan dan optimisme ini seharusnya terbatas pada perusahaan enterprise swasta saja. Organisasi di sektor publik di kawasan ini juga bisa memanfaatkan desain yang bagus dari solusi digital yang relevan, untuk memperoleh manfaat sepenuhnya dari transformasi digital dan mendorong kesejahteraan warga negara serta membangun masyarakat yang lebih inklusif secara digital.
Di saat yang sama, janji dari digital tool mungkin tidak sesuai dengan kenyataan pada implementasinya. Kenyataan dalam transformasi digital di sektor publik juga tetap beragam di kawasan ini. Data dari e-Government Development Index[2] PBB menyatakan, misalnya, Singapura berada di posisi ke-12 dari 193. Sementara Malaysia, Thailand, dan Indonesia berada di tingkatan yang berbeda dalam hal infrastruktur digital dan kematangan layanan. Hal ini mengindikasikan adanya potensi kesenjangan yang dapat berujung pada inefisiensi, sistem yang ketinggalan jaman, dan hilangnya kesempatan untuk memperbaiki layanan.
Saat kawasan Asia Tenggara mengarungi transformasi digital yang penting, teknologi open source dapat menjadi katalis untuk mendukung pertumbuhan layanan warga negara dan menjadikannya lebih inklusif. Pemerintahan regional sudah mengakui hal ini pada tingkat kebijakan, contohnya Making Indonesia 4.0[3] dan Smart Nation Initiatives Singapura, yang semuanya berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan publik dan kebaikan bersama. Lalu, kemana kita melangkah?
Mari kita telaah tiga cara yang dapat dilakukan pemerintah agar dapat melayani warga negaranya dengan lebih baik, mendukung inovasi, dan meningkatkan keamanan siber dengan memanfaatkan open source untuk mendorong layanan pemerintah yang lebih efisien di kawasan ini.
Ekonomi Digital Berkembang, Sektor Publik Tidak Ditinggalkan
Pada tingkatan menyeluruh, indikator pertumbuhan Asia Tenggara terus terlihat sangat optimis. Asian Development Bank, contohnya, memperkirakan pertumbuhan untuk wilayah Asia Tenggara sebesar 4,7%. Sebagia besar warga regional juga sedang menjalani internet yang mengutamakan mobile, dengan pengadopsian smartphone di Asia Tenggara sebagaii yang tertinggi di dunia[4].
Dengan digitalisasi yang begitu pesat, muncul dua konteks baru. Satu, bahwa harapan konsumen terhadap layanan digital berubah. Konsumen di masyarakat umum mengharapkan layanan digital yang cepat, gesit, dan personal, hanya dengan menekan tombol. Di saat yang sama, perkembangan pengalaman digital yang positif ini tidak bisa dibatasi hanya untuk sektor swasta saja. Saat ekspektasi konsumen berkembang, sektor publik harus menyamainya dengan kemajuan teknologi untuk memberikan efisiensi dan inovasi yang lebih besar.
Penggunaan teknologi open source telah memungkinkan pemerintah untuk membangun solusi hemat biaya. Anggaran terbatas yang dihadapi organisasi pemerintahan dapat jadi kendala, tapi software open source seringkali tersedia bebas di tingkat komunitas dan bisa disesuaikan untuk memenuhi persyaratan khusus saat software tersebut digunakan pada level enterprise. Teknologi open source secara inheren memanfaatkan pengetahuan dan pembaruan masalah dengan cepat karena sifatnya yang kolaboratif. Jenis penghematan biaya seperti ini secara khusus bermanfaat di wilayah di mana anggaran pemerintah mungkin terbatas dan harus dikelola dengan bijaksana.
Satu contoh kerja sama perusahaan teknologi untuk mendukung digitalisasi mutakhir adalah dalam kasus Government Savings Bank Thailand, social bank yang dimiliki oleh negara. Solusi open source Red Hat memainkan peran utama dalam modernisasi infrastruktur TI bank tersebut, memungkinkan layanan yang lebih cepat dan lebih efisien untuk nasabah.
Contoh lain adalah kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Indonesia dengan Red Hat, yang dapat menyediakan layanan dan fitur baru dalam waktu yang 50% lebih sedikit dan berkembang dengan cepat untuk memenuhi permintaan yang bertambah.
Inisiatif-inisiatif ini adalah contoh bagaimana open source secara keseluruhan dapat menyederhanakan penyediaan layanan, mengurangi duplikasi, dan meningkatkan efisiensi demi kepentingan publik.
Contoh lain adalah dari PERKESO Malaysia. Dengan berjalannya aplikasi kustomnya yang baru di Red Hat Enterprise Linux, 40.000+karyawan Malaysia kini bisa menggunakan channel digital PERKESO, yang juga sudah meningkatkan online engagement hingga 90%.
Dukung Kepatuhan, Regulasi Data, dan Keamanan Sektor Publik
Kebangkitan ekonomi digital di Asia Tenggara juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya serangan siber. Saat pemerintah mengumpulkan dan menyimpan data masyarakat yang bersifat sensitif, keamanan siber adalah hal yang amat penting. Satu perkembangan legislatif signifikan dalam hal ini adalah diberlakukannya undang-undang privasi data di beberapa negara Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand, Malaysia, dan Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan peraturan yang komprehensif mengenai perlindungan data.
Open source juga selaras dengan tujuan memperkuat keamanan siber dengan memungkinkan pemerintah meneliti kode untuk menemukan kerentanan dan mengimplementasikan security patch di waktu yang tepat. Fleksibilitas software open source memungkinkan diintegrasikannya fitur-fitur keamanan mutakhir, seperti autentikasi multifaktor dan enkripsi, untuk menjaga data penting.
Teknologi open source, terutama di tingkat enterprise dengan aspek-aspek seperti Red Hat Trusted Software Supply Chain, dengan model pengembangannya yang transparan dan iteratif, dapat meningkatkna postur keamanan organisasi sektor publik. Di era saat privasi data dan keamanan siber adalah hal yang sangat penting, teknologi open source menyediakan fondasi kuat untuk menjaga informasi yang bersifat sensitif.
Membangun Agility dan Resiliensi Sektor Publik
Metodologi open source mempromosikan budaya kolaborasi dan inovasi dengan lebih luas. Keduanya penting bagi (terwujudnya) agile development di sektor publik. Kolaborasi, transparansi, dan pengembangan yang didorong oleh komunitas adalah prinsip utama metodologi open source. Dengan memegang prinsip tersebut, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kelincahan. Kolaborasi Red Hat dengan badan R&D pemerintah Singapura mendemonstrasikan manfaat dari berbagi pengetahuan dan metodologi kerja terbuka, serta relevansinya dengan pendekatan pengembangan modern untuk mendukung keseluruhan layanan warga negara.
Terlebih lagi, open source sudah memainkan peran penting dalam merespons Covid-19, memperlihatkan contoh penerapan praktis teknologi ini. Teknologi open source membantu membangun sistem pelayanan kesehatan yang tangguh, melacak penyebaran virus, dan memungkinkan kerja dan pembelajaran jarak jauh.
Sebagai contoh, implementasi enterprise open source di BPJS Kesehatan Indonesia dan Synapxe Singapore (sebelumnya IHiS) dapat meningkatkan kegesitan dan kemampuan merespons dari kedua organisasi sehingga memungkinkan mereka melayani jutaan masyarakat dengan lebih baik selama response time terhadap Covid-19.
Sebagai kesimpulan, sektor publik Asia Tenggara berada di jurang transformasi digital yang luas. Saat tool, aplikasi dan software digital terus mengubah ekonomi di kawasan ini, pemerintah perlu mengadopsi solusi open source untuk memberikan layanan yang inovatif dan lebih aman, dengan tetap berpegang pada pertimbangan keamanan utama.
Teknologi open source dapat mendukung transformasi digital sekaligus mendorong penghematan biaya, mendukung nteroperabilitas, dan meningkatkan transparansi. Dalam menerapkan metodologi open source, organisasi sektor publik dapatmemperkuat inovasi dan kolaborasi, serta membangun layanan yang lebih gesit yang akan melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.
Baca juga: Layani Segmen Unbanked, Underbank, Ini Cara UnionBank Manfaatkan Cloud
Baca juga: Akamai Beberkan Alasan Sektor Media & Hiburan di APJ Adopsi Cloud