Pemerintah Bangun Satelit Satria dengan Investasi Rp21 Triliun

Adam Rizal - Sabtu, 4 Mei 2019 | 13:00 WIB

Gandeng Swasta, Pemerintah Bangun Satelit Satria dengan Investasi Rp21 Triliun

Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi meneken kerja sama dengan badan usaha swasta untuk mewujudkan proyek Satelit Multi Fungsi (SMF).

Untuk sementara, proyek satelit ini dinamai “ Satria”, kependekan dari “ Satelit Republik Indonesia”. Total nilai proyeknya disebut mencapai kisaran Rp21,4 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara mengatakan proyek perancangan Satria membutuhkan waktu sekitar 3,5 tahun.

Satelit internet ini direncanakan akan rampung pada tahun 2022 dan akan siap dioperasikan ada tahun 2023.

"Kami tanda tangan kontrak antara pemerintah, PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) Kominfo dengan badan usaha untuk merancang, mendesain, memanufaktur, meluncurkan, memelihara, dan mengoperasikan satelit untuk 15 tahun," kata Rudiantara.

"Itu disebut KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)," ujarnya di Jakarta.

KPBU mengacu pada sistem pendanaan proyek yang diklaim Rudiantara tidak akan membebani APBN secara langsung. Proyek ini akan memulai konstruksi pada akhir tahun 2019 oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenisa Space.

Misi mengentaskan masalah konektivitas internet Satelit internet Satria direncanakan meluncur pada orbit 146 BT menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi very high throughput satellite (HTS) dengan kapasitas frekuensi 150 Gbps.

Proyek ini memiliki misi untuk mengentaskan masalah koneksivitas internet, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terlular) serta daerah perbatasan di Indonesia.

Rudiantara mengatakan, satelit internet Satria akan menjadi pelengkap jaringan kabel broadband Palapa Ring yang sekarang telah rampung 96 persen. Pemerintah memproyeksikan 150.000 titik layanan Satria.

Menurut Rudiantara, pembangunan titik-titik ini tidak akan terpusat di Pulau Jawa.

"Tidak boleh dibangun di Pulau Jawa, kita harus distribusi ke 150.000 daerah. Mungkin ada lima lokasi yang masing-masing 30 ribu titik," ucapnya.

Halaman Selanjutnya