Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru saja menandatangani perjanjian kerja sama proyek Satelit Multi Fungsi (SMF) bernama Satelit Republik Indonesia (Satria).
Proyek ini akan mulai digarap pada akhir tahun 2019 oleh perusahaan satelit asal Perancis, Thales Alenisa Space. Menurut Rudiantara, Satria berbeda dengan satelit sebelumnya yang sudah dimiliki Indonesia.
"Beda, kita sekarang memasuki era data, ini satelit didesain untuk internet," kata Rudiantara saat ditemui usai penandatanganan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) di Jakarta.
Satelit yang sudah dimiliki Indonesia saat ini bertujuan untuk mencukupi kabutuhan telekomunikasi seluler.
Sementara, Satri diproyeksikan untuk mencukupi keutuhan internet dan bisa menjangkau wilayah lebih luas, khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terlular) serta daerah perbatasan.
Ada 150.000 titik layanan yang rencananya akan dijangkau Satria. Jika dirinci per wilayah, ada 54.400 titik di Sumatra, 19.300 di Kalimantan, 23.900 titik di Sulawesi, 18.500 di Papua dan Maluku, 13.500 di Bali dan Nusa Tenggara, serta 19.400 titik di Pulau Jawa.
Semua titik ini akan menyasar ke sektor layanan publik. Dari jenis peruntukannya. 93.400 titik ditujukan bagi sekolah, 3.700 titik layanan kesehatan, 3.900 sektor polhukam, dan 47.900 titik kantor daerah.
Dengan satelit ini, Rudiantara berharap pembangunan koneksi internet tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.
"Tidak boleh dibangun di Pulau Jawa, kita harus distribusi ke 150.000 daerah. Mungkin ada lima lokasi yang masing-masing 30 ribu titik. Ratakan pembangunan hingga di luar Jawa," lanjut Rudiantara.
Proyek perancangan ini membutuhkan waktu sekitar 3,5 tahun. Satelit interet ini direncanakanan akan rampung pada tahun 2022 dan akan siap dioperasikan ada tahun 2023.
Satria akan sampai pada orbit 146 BT menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi very high throughput satellite (HTS) berkapasitas 150 Gbps.
Seperti proyek Palapa Ring, proyek SMF juga akan menggunakan skema KPBU. Skema ini merupakan gabungan antara pemerintah dan badan swasta, sehingga tidak langsung membebani APBN.
Untuk diketahui, proyek kerja sama ini ditandatangani oleh Kominfo, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) selaku penjamin, dan konsorsium PSN sebagai pelaksana dengan PT Satelit Nusantara Tiga sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP).
Adapun konsorsium PSN terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Adam Rizal |
| Editor | : | Cakrawala |
KOMENTAR