Di depan forum panel diskusi tentang tata kelola data yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Internet Governance Forum 2019 di Berlin, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menyampaikan pendekatan Indonesia yang merangkul pemangku kepentingan (multi stakeholder) dalam strategi melindungi data semua warga negara.
Pendekatan ini melibatkan kementerian, kepolisian nasional, perusahaan teknologi dan telekomunikasi, serta masyarakat sipil.
"Setidaknya ada dua praktik yang menunjukkan peran semua pemangku kepentingan. Pertama, pemerintah akan segera menyelesaikan Undang-Undang Data Pribadi, yang saat ini sedang dibahas di parlemen. UU data yang baru ini tidak hanya akan mengakui privasi data sebagai hak dasar setiap warga negara, namun juga akan menjamin perlindungan data konsumen," papar Johnny.
"Kedua, Indonesia telah meluncurkan gerakan literasi digital terbesar di Asia Tenggara. Gerakan yang diberi nama Siberkreasi ini adalah gerakan akar rumput yang multi stakeholder, terdiri dari kalangan bisnis, komunitas, lembaga pemerintah, dan akademisi. Mereka terlibat dan memberdayakan masyarakat dalam perlindungan data, literasi digital, pengembangan kurikulum, dan tata kelola ruang cyber. Gerakan ini telah secara efektif bersama-sama dalam melawan hoaks, berita palsu, dan cyber-bullying yang merajalela," tambah Johnny.
Peran dan tanggung jawab dalam pendekatan multi stakeholder ini jelas, yaitu bahwa institusi pemerintah harus bertindak melindungi warga negara dengan segala cara, termasuk melindungi data pribadi. Sementara itu masyarakat sipil harus juga mendidik dirinya sendiri tentang hak privasi data. Selain itu, sektor publik dan swasta dapat mengumpulkan data tetapi harus melakukannya sesuai dengan koridor hukum.
Kita harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut jika ingin memastikan bahwa perlindungan data akan ditegakkan di atas hadirnya inovasi dan teknologi baru. Tahap awal Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan Internet of Things sudah menunjukkan bahwa inovasi-inovasi tersebut di masa depan akan merevolusi kehidupan sehari-hari yang kita kenal selama ini.
Menteri Johnny juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk infrastruktur digital, telah menumbuhkan tantangan baru berupa aliran data dan ancaman keamanan data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun demikian, pemanfaatan aliran data tersebut telah mendorong Indonesia sebagai negara digital yang lebih efisien dan produktif.
Panel diskusi sesi ini menghadirkan sepuluh pembicara dari berbagai kalangan, baik swasta, pemerintahan, maupun lembaga internasional, sehingga memunculkan banyak pendekatan tentang tata kelola data dari berbagai perspektif. Para pembicara tersebut adalah: Ulrik Vestergaard Knudsen (Deputy Secretary General, OECD), Leonid Todorov (General Manager APTLD), Martin Villig (Founder, Bolt) Theresa Swinehart (Senior Advisor to the President, ICANN), Monika Wiederhold (Chairwoman of the Managing Board, Amadeus Germany GmbH), Dirk Abendroth (CTO, Continental AG), Gregoire Kopp (Chief of Staff, OVH), Henri Verdier (Ambassador for Digital Affairs, Prancis), dan Carina Rollig (Founder and CTO, Webdata Solutions).
| Penulis | : | Wisnu Nugroho |
| Editor | : | Wisnu Nugroho |
KOMENTAR