Diduga Monopoli Iklan, Raksasa Teknologi Google Dituntut Pemerintah AS

Adam Rizal - Selasa, 19 Mei 2020 | 11:00 WIB

Ilustrasi kantor Google

Google harus kembali bersiap menghadapi dugaan telah melakukan tindakan monopoli dalam usaha bisnisnya.

Hal itu setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat beserta gabungan koalisi jaksa agung dari berbagai negara bagian berencana untuk mengajukan gugatan hukum kepada Google terkait dakwaan antimonopoli.

Laporan tersebut dikeluarkan oleh The Wall Street Journal yang kemudian dikutip oleh The Verge.

Kemunculan laporan tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang sempat dikemukakan oleh Jaksa Agung AS William Bar.

Bar menyebut bahwa keputusan resmi akan segera dicapai setelah adanya proses penyelidikan pada musim panas ini.

Sementara itu, Jaksa Agung Texas Ken Paxton juga mengonfirmasi hal tersebut. Ia juga berharap bahwa proses investigasi bisa selesai pada musim gugur.

Meski demikian, Paxton tidak menyebut secara jelas tuntutan apa yang akan dilayangkan kepada Google.

Upaya AS mengatur Google

Investigasi ini merupakan salah satu upaya terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah AS dalam mengatur bisnis Google.

Google sendiri bertindak kooperatif dengan menyerahkan lebih dari 100 ribu dokumen kepada penyelidik kasus ini.

Paxton mengatakan bahwa fokus utama dari penyelidikan ini adalah jaringan periklanan online yang dimiliki oleh Google.

"Kami pikir Google memiliki 7.000 titik data yang berkaitan dengan setiap manusia. Selain itu mereka juga mengendalikan pembeli, penjual dan pasar. Kami khawatir bahwa hal ini memberi mereka terlalu banyak kekuatan," kata Paxton.

Investigasi ini meliputi peran Google dalam bisnis periklanan yang dinilai sangat masif. Namun, investigasi ini tidak melibatkan kebijakan-kebijakan Google pada platform yang dimilikinya, seperti YouTube dan Google Play Store.

Investigasi ini juga menarik perhatian politisi, terutama mesin-mesin politik Partai Republik yang segera menjadikannya bahan kampanye.
Konfirmasi Google

Google sendiri belum mengonfirmasi laporan yang dikeluarkan oleh The Wall Street Journal tersebut.

"Kami terus terlibat dalam investigasi yang dipimpin Departemen Kehakiman AS dan Jaksa Agung Paxton. Kami tidak menanggapi spekulasi apapun yang beredar saat ini," sebut perwakilan resmi Google.

Paxton sendiri mengakui bahwa dirinya menaruh harapan besar pada proses penyelidikan ini.

"Kami berada di jalur yang tepat untuk menyelesaikan penyelidikan ini," kata Paxton.

Bukan yang Pertama

Ini bukan pertama kalinya Google mengalami tudingan menjalankan praktik monopoli. Dikutip dari Business-Standar, sebelumnya Komisi Perdagangan Federal menutup penyelidikan ekstensif terhadap dugaan pelanggaran Google pada 2013 tanpa mengambil tindakan apa pun. Karena saat itu mereka menyimpulkan bahwa perusahaan itu tidak merugikan konsumen.

Sejak itu, Google telah tumbuh lebih kuat di bawah payung induk perusahaan, Alphabet, yang muncul lima tahun lalu.

Ketika FTC menutup kasusnya, Google menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 50 miliar dollar AS. Tahun lalu, penghasilan Alphabet meraup pemasukan 162 miliar dollar AS.

Sebagian besar uang berasal dari pasar iklan digital yang Google mendominasi bersama dengan saingan jejaring sosial Facebook, target potensial lain dari regulator antimonopoli. Namun, belum ada kabar apakah Facebook akan digugat.

Google adalah salah satu yang terbesar dari dua raksasa iklan online, sebagian besar berkat mesin pencari yang telah menjadi identik dengan mencari sesuatu.

Perusahaan juga memiliki browser web terkemuka di Chrome, sistem operasi seluler terbesar di dunia di Android, situs video teratas di YouTube dan sistem pemetaan digital paling populer.

Google secara konsisten mempertahankan layanannya menghadapi persaingan yang ketat dan telah meluncurkan inovasi yang membantu orang mengelola kehidupan mereka.

Sebagian besar layanan ditawarkan secara gratis dengan imbalan informasi pribadi yang membantu Google menjual iklannya.

Regulator antitrust di Eropa telah berusaha untuk menindak Google dengan memberlakukan denda multi-miliar dolar dan meminta perubahan pada praktiknya.

Itu mungkin termasuk upaya pemerintah untuk memaksa Google untuk memisahkan berbagai layanannya ke dalam bisnis yang terpisah, suatu upaya yang kemungkinan besar akan ditentang oleh perusahaan.