Twitter memiliki kebijakan khusus yang hanya berlaku bagi para pemimpin dan presiden di seluruh dunia.
Kebijakan itu adalah melabeli unggahan pemimpin yang dianggap melanggar peraturan Twitter, seperti twit bernada ujaran kebencian, propaganda, hingga hoaks, alih-alih dihapus.
Biasanya, apabila pengguna Twitter reguler mengirimkan twit semacam itu, maka twit tersebut bakal dihapus, atau yang paling parah akun mereka bakal dibekukan sementara waktu.
Kebijakan ini sendiri diberikan lantaran twit yang diunggah oleh para pemimpin dunia biasanya memiliki nilai berita, meski unggahan tersebut kontroversial.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump diketahui memiliki hak spesial ini. Hal tersebut diketahui dari beberapa twit Trump yang belakangan ditandai lantaran melanggar kebijakan Twitter.
Salah satunya adalah twit kontroversial Trump berikut yang mengklaim bahwa pihak Partai Demokrat telah melakukan kecurangan dalam pemilu presiden AS.
Twit tersebut dianggap melanggar aturan main Twitter, lantaran berpotensi menimbulkan perdebatan dan mungkin berupa hoaks tentang pemilu AS.
Karena saat ini masih menjadi seorang pemimpin, pengguna pun masih bisa melihat twit Trump tersebut jika menekan tombol "View" atau "Lihat".
Apabila jabatan Trump sebagai Presiden AS resmi digantikan penantangnya, Joe Biden, akun Twitter Trump yang memiliki sekitar 88 juta followers itu otomatis tak akan mendapatkan hak khusus tersebut.
Tanpa hak spesial, Twitter bakal menghapus beragam twit Trump di masa depan, yang terindikasi melanggar peraturan.
Apabila Trump melanggarnya kebijakan Twitter berkali-kali di masa depan, maka Twitter bakal membekukan atau menghapusnya sementara waktu atau selamanya.
| Penulis | : | Adam Rizal |
| Editor | : | Rafki Fachrizal |
KOMENTAR