Facebook mulai memperketat penyebaran konten politik yang muncul di News Feed. Kebijakan itu berlaku udi tiga negara yaitu Indonesia, Kanada, Brasil, kemudian akan disusul AS dalam beberapa waktu ke depan.
News Feed merupakan linimasa yang berisi konten apa yang dilihat oleh pengguna Facebook seperti status pengguna lain, hingga grup.
Director Product Management Facebook, Aastha Gupta, mengatakan kebijakan pengetatan itu akan berlaku dalam sementara waktu bukan permanen. "Facebook akan mempelajari dan memahami beragam preferensi masyarakat terhadap konten politik dan menguji sejumlah pendekatan selama beberapa bulan ke depan," katanya
"Sebagai langkah pertama, kami akan mengurangi sementara distribusi konten politik di News Feed untuk sebagian kecil orang di Kanada, Brasil, dan Indonesia minggu ini, serta AS dalam beberapa minggu mendatang," ungkap Gupta.
Gupta menambahkan Facebook akan melihat dan menganalisis seberapa besar pengaruh aturan baru ini di setiap negara pada tahap awal ini.
"Selama pengujian awal ini, kami (Facebook) akan mengeksplorasi berbagai cara untuk memilah konten politik yang muncul di News Feed. Dari situ, kami akan melihat dan bisa memutuskan metode apa yang akan kami gunakan di masa mendatang," lanjut Gupta.
Konten politik tidak dihapus
Kendati demikian, Gupta menegaskan bahwa aturan ini bukan berarti Facebook akan menghapus atau melarang konten berbau politik, melainkan hanya mengurangi rekomendasi konten-konten tersebut kepada pengguna.
"Penting untuk diperhatikan bahwa kami tidak menghapus konten politik dari Facebook sama sekali. Tujuan kami adalah untuk menjaga pengguna untuk menemukan dan berinteraksi dengan konten politik di Facebook, sambil menghormati selera setiap orang di News Feed mereka," kata Gupta.
Beberapa waktu lalu, CEO Facebook, Mark Zuckerberg mengakui Facebook mengalami banyak masalah lantaran penanganannya terhadap konten politik, khususnya dari fitur grup Facebook. Konten yang berkaitan dengan politik itu pun tak jarang membuat pengguna merasa tidak nyaman.
"Salah satu masukan teratas dari pengguna kami adalah mereka tidak tertarik dengan hal-hal berbau politik karena menggangu pengalaman mereka ketika menggunakan layanan kami," jelas Zuckerberg.
Zuckerberg juga mengatakan, langkah membatasi konten politik ini dilakukan agar tidak menjadi sebuah percakapan khusus yang berpotensi dapat memecah belah.
Ia mengatakan, pengguna masih tetap dapat berdiskusi tentang politik atau bergabung dalam grup politik tertentu jika diinginkan. Pasalnya, hal tersebut merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi.
"Karena diskusi politik itu bisa untuk mengatur gerakan akar rumput, menentang ketidakadilan, atau belajar dari orang-orang dengan perspektif yang berbeda," kata Zuckerberg.
Penulis | : | Adam Rizal |
Editor | : | Adam Rizal |
KOMENTAR