Digitalisasi menjadi salah satu strategi untuk mengatasi isu struktural di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, akses kesehatan, pelayanan publik, hingga telekomunikasi.
Lewat digitalisasi, sektor pemerintahan dapat menekan efisiensi biaya dan waktu sehingga keluhan masyarakat dapat ditangani lebih cepat. Di sisi lain, konektivitas digital juga mampu mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan serta pendidikan.
Menyadari pentingnya digitalisasi di berbagai sektor, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun menyiapkan peta jalan digital bertajuk “Roadmap Digital Indonesia 2021-2024”.
Melalui Roadmap Digital Indonesia, Kemenkominfo merangkum empat sektor strategis yang perlu saling terhubung, yakni infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital.
Baca Juga: Hands-on POCO M5s: Unggulkan Kemampuan Kamera Utama dan Layar
Guna memuluskan realisasi rancangan tersebut, sejumlah inisiatif pun dilakukan Kemenkominfo. Beberapa di antaranya yaitu perluasan akses internet 4G, pemasangan serat optik sepanjang 12.083 kilometer (km), serta penyebaran Satelit Satria untuk menyediakan akses internet di 150.000 fasilitas umum.
Sebagai bentuk dukungan, sejumlah kementerian pun ikut serta mengakselerasi transformasi digital. Salah satunya digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, digitalisasi BUMN tak hanya dilakukan guna mendukung program pemerintah, tetapi juga karena besarnya potensi ekonomi digital.
“BUMN perlu bertransformasi membangun ekosistem sesuai dengan tren masa kini. Diharapkan, transformasi digital dapat memicu metamorfosis BUMN, sehingga mereka tidak mati dimakan zaman,” ungkap Erick dikutip dari laman BUMN.go.id, Rabu (3/8/2022).
Baca Juga: Cara Download GB WhatsApp Versi Terbaru v19.45.1, Dijamin Anti Banned
Terkait bentuk transformasi, kata Erik, sejumlah aksi telah lama dilakukan oleh berbagai instansi, mulai dari pengembangan bisnis bank BUMN menjadi bank digital, integrasi pengisian bahan bakar menggunakan aplikasi, hingga membuat peta bisnis baru untuk layanan transportasi, logistik, serta telekomunikasi.
“Kementerian BUMN juga telah melakukan efisiensi jumlah BUMN dari 108 menjadi 41 BUMN. Tujuannya, untuk meningkatkan fungsi pengelolaan dan monitoring,” lanjut Erick.
| Penulis | : | Fathia Yasmine |
| Editor | : | Wandha Nur Hidayat |
KOMENTAR