Pemerintah AS (Amerika Serikat) resmi melarang perusahaan cyber security (keamanan siber) asal Rusia, Kaspersky, untuk menyediakan software antivirus-nya di wilayah AS karena masalah keamanan nasional.
"Kaspersky secara umum tidak lagi dapat, di antara kegiatan lainnya, menjual software-nya di AS atau menyediakan pembaruan untuk software yang sudah digunakan," demikian pernyataan Departemen Perdagangan AS, dikutip dari The Guardian.
Pengumuman ini muncul setelah penyelidikan panjang yang menemukan bahwa "kelanjutan operasi Kaspersky di AS menimbulkan risiko keamanan nasional karena kemampuan siber ofensif pemerintah Rusia dan kapasitasnya untuk mempengaruhi atau mengarahkan operasi Kaspersky".
Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, mengatakan "Rusia telah berkali-kali menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan dan niat untuk mengeksploitasi perusahaan-perusahaan Rusia, seperti Kaspersky, untuk mengumpulkan dan mempersenjatai informasi sensitif AS."
Kaspersky, dalam sebuah pernyataan kepada AFP, menyatakan bahwa Departemen Perdagangan AS "membuat keputusan berdasarkan iklim geopolitik saat ini dan kekhawatiran teoritis" dan berjanji untuk "mengejar semua opsi yang tersedia secara hukum untuk mempertahankan operasi dan hubungannya saat ini".
"Kaspersky tidak terlibat dalam kegiatan yang mengancam keamanan nasional AS dan, pada kenyataannya, telah memberikan kontribusi yang signifikan dengan pelaporan dan perlindungannya dari berbagai aktor ancaman yang menargetkan kepentingan dan sekutu AS," kata Kaspersky.
Langkah ini merupakan tindakan pertama yang dilakukan sejak perintah eksekutif yang dikeluarkan di bawah kepresidenan Donald Trump memberikan wewenang kepada Departemen Perdagangan AS untuk menyelidiki apakah perusahaan-perusahaan tertentu menimbulkan risiko keamanan nasional.
Raimondo mengatakan bahwa tindakan Departemen Perdagangan AS menunjukkan kepada musuh-musuh AS bahwa mereka tidak akan ragu-ragu untuk bertindak ketika "teknologi mereka menimbulkan risiko bagi AS dan warganya".
Meskipun Kaspersky berkantor pusat di Moskow, Kaspersky memiliki kantor di 31 negara di seluruh dunia, melayani lebih dari 400 juta pengguna dan 270.000 klien korporat di lebih dari 200 negara.
Selain melarang penjualan software antivirus Kaspersky, Departemen Perdagangan AS juga menambahkan tiga entitas yang terkait dengan perusahaan tersebut ke dalam daftar perusahaan yang dianggap sebagai masalah keamanan nasional, "karena kerja sama mereka dengan otoritas militer dan intelijen Rusia untuk mendukung tujuan intelijen siber pemerintah Rusia".
Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa mereka "sangat menganjurkan" para pengguna untuk beralih ke vendor baru, meskipun keputusannya tidak melarang mereka untuk menggunakan software tersebut jika mereka memilih untuk melakukannya.
Kaspersky diizinkan untuk melanjutkan operasi di AS, termasuk menyediakan pembaruan antivirus, hingga 29 September tahun ini.
"Hal ini untuk meminimalkan gangguan pada konsumen dan bisnis AS dan memberi mereka waktu untuk menemukan alternatif (antivirus lain) yang sesuai,” ujar Departemen Perdagangan AS.
Baca Juga: Kaspersky: Bisnis di Asia Tenggara Alami 36k Serangan Per Hari di 2023
| Penulis | : | Rafki Fachrizal |
| Editor | : | Rafki Fachrizal |
KOMENTAR