Sejak tahun lalu, Pemerintah AS memperlakukan Huawei dengan keras. Hal ini tercermin dari penangkapan putri pendiri Huawei sampai dimasukkannya Huawei ke dalam daftar perusahaan yang tidak boleh berhubungan bisnis dengan perusahaan asal AS.
Perlakuan Pemerintah AS ini pun menimbulkan pertanyaan: apa salah Huawei?
Para analis meyakini, kebijakan tersebut sengaja diarahkan ke Huawei karena posisi Huawei yang kian sentral di industri teknologi. Selain memproduksi telepon genggam, Huawei juga membuat peralatan komunikasi. Diperkirakan, Huawei menguasai sekitar 40 sampai 60 persen jaringan di seluruh dunia.
Berikut lima alasan yang membuat Pemerintah AS sangat khawatir dengan Huawei.
1. Penguasa Jaringan 5G
Huawei saat ini sedang berunding dengan banyak negara untuk memasok sistem jaringan super cepat generasi kelima alias 5G. Sistem ini begitu cepat sehingga ideal untuk dipakai ke produk seperti mobil swakemudi.
Jika infrastruktur 5G menggunakan produk Huawei, para pesaing mengklaim Huawei "bisa membaca pesan yang dikirim melalui jaringan atau bahkan mematikan jaringan, yang tentu akan menyebabkan gangguan serius".
Bahkan sebelum Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif, pemerintah AS sudah mendesak sekutu mereka untuk tidak menggunakan produk Huawei.
Seruan ini terfokus ke kelompok yang biasa disebut "Lima Mata", yang terdiri atas Amerika, Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru.
Kelima negara tersebut memiliki kerja sama intelijen yang sangat erat dan berbagi informasi rahasia, sering kali secara elektronik. Washington mengancam akan berhenti berbagi informasi rahasia jika jaringan di Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru menggunakan peralatan 5G buatan Huawei.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan jika ada negara yang memakai produk jaringan 5G buatan Huawei, maka, "Kami tak akan lagi membagikan informasi."
Dalam berbagai kesempatan, Huawei menolak tuduhan melakukan mata-mata untuk pemerintah China. Namun Huawei juga mengkritik mengatakan undang-undang di Cina tidak memungkinkan perusahaan bisa menolak permintaan pemerintah mendapatkan informasi intelijen.