Mungkin inilah pertanyaan paling penting: mengapa Pemprov DKI memilih menggunakan komputer mainframe?
Jika tujuannya adalah mengolah data wajib pajak warga Jakarta, menurut kami penggunaan komputer mainframe agak berlebihan. Pemprov DKI sepertinya tidak akan mengolah data sebesar itu sehingga membutuhkan komputer mainframe. Sebagai pembanding, Dirjen Pajak RI yang mengolah data jauh lebih banyak dari Pemprov DKI saja tidak menggunakan komputer mainframe.
Baca Juga: Cara Dirjen Pajak Manfaatkan Big Data untuk Melacak Wajib Pajak Nakal
Kalaupun memang betul membutuhkan sistem pengolahan data yang powerful, banyak alternatif lain yang bisa diambil. Contohnya menggunakan server berbasis x86. Pilihannya banyak, harganya lebih kompetitif, dan secara performa juga lebih dari memadai untuk mengolah data sekelas Pemprov DKI.
Jika mau lebih murah lagi, Pemprov DKI bisa menggunakan pendekatan distributed computing. Menggunakan platform seperti Hadoop, distributed computing memanfaatkan komputer atau server "biasa" untuk mengolah data secara paralel atau bersamaan.
Keandalan distributed computing pun terbukti. Dirjen Pajak RI menggunakan pendekatan ini. Beberapa perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia juga sudah meninggalkan mainframe dan menggunakan Hadoop untuk memproses data pelanggan.
Selain mahal, penggunaan mainframe juga mengandung risiko tersendiri. Mainframe adalah sistem tertutup (proprietary) yang jumlah ahlinya semakin jarang (dan mahal). Jadi untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan mainframe ke depan, Pemprov DKI harus memastikan ketersediaan tenaga kerja di masa depan.
Padahal di sisi lain, Hadoop adalah sistem terbuka (open source) yang kian populer. Agak lebih mudah mencari tenaga kerja yang mengerti Hadoop dibanding mainframe. Jika memang terpaksa, Pemprov DKI bisa “membajak” ahli Hadoop yang banyak tersedia di perusahaan digital tanah air.
Usaha Pemprov DKI menggunakan big data dan data analytics untuk mendorong penerimaan pajak adalah satu hal yang layak diapresiasi. Namun jika boleh menyarankan, sebaiknya Pemprov DKI memilih platform lain dibanding membeli mainframe.