Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate melaporkan pemerintah sudah memblokir 4.873 konten financial technology (fintech) ilegal yang diblokir sejak 2018 hingga Oktober 2021.
“Sejak 2018 hingga 10 Oktober 2021, telah dilakukan pemutusan akses terhadap 4.873 konten fintech online, yang tersebar di berbagai platform,” kata Johnny dalam siaran persnya.
Adapun 4.873 konten fintech online tersebut tersebar di berbagai platform seperti website, marketplace, aplikasi, media sosial dan layanan file sharing.
Penghapusan konten fintech ilegal ini dilakukan Kementerian Kominfo lewat kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta mitra kementerian dan lembaga terkait.
Harapannya, penegakan hukum atas maraknya konten ilegal dapat mendorong penggunaan platform digital yang semakin bermanfaat.
“Kita harapkan penegakan hukum ruang digital seperti ini akan mendorong semakin maraknya fintech kita agar dimanfaatkan secara baik, digunakan demi kemaslahatan dan pembangunan ekonomi serta keuangan nasional kita,” ujarnya.
Selain itu, Kominfo terus mengajak Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan masyarakat untuk melakukan langkah antisipatif pengembangan teknologi. Hal itu untuk mencegah kebocoran data dan memperkuat firewall untuk menangkal serangan siber serta menyiapkan infrastruktur digital.
“Pemanfaatan infrastruktur digital untuk beragam transaksi digital dilakukan untuk mendukung keuangan digital yang aman,” jelas Johnny.
Tips Terhindar Pinjol Ilegal
Ilustrasi Fintech (Financial Technology)
Saat ini banyak pengguna yang mengajukan pinjaman Online alias pinjol karena syaratnya yang mudah dan cepat. Sayangnya, tidak semua aplikasi pinjol yang ada saat ini mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sudah tidak terhitung, pengguna yang menjadi korban pinjol ilegal karena banyak pengguna yang gagal bayar dan terlilit utang dengan bunga tinggi. Ada sejumlah layanan pinjol yang menagih utang dengan cara mengintimidasi dan mengancam.
Untuk itu, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal mewanti-wanti agar masyarakat menjauhi yang namanya layanan pinjaman online, apalagi layanan pinjol ilegal yang tak terdaftar di OJK.
"Kalau saya sih menyarankan untuk tidak dekat-dekat dengan pinjol. Baik yang legal maupun ilegal, pasti akan ada masalah di kemudian hari. Sama aja semuanya," kata Fithra melalui sambungan telepon kepada KompasTekno.
"Sebenarnya kan pinjol itu lintah darat yang diformalisasi," imbuhnya.
Namun, bila benar-benar tehimpit masalah ekonomi dan tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank, maka Fithra menyarankan pengguna untuk memilih layanan pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK.
"Setidaknya pinjol yang terdaftar di OJK lebih terpercaya," kata dia.
Cara cek pinjol legal
Per Juli 2021, OJK hanya mencatat 121 lembaga penyelenggara pinjaman online resmi yang berada di bawah pengawasannya. Pengguna bisa mengecek layanan pinjol legal dengan dua cara. Pertama, dengan mengecek situs resmi OJK di URL ojk.go.id.
Di laman tersebut, pengguna bisa melihat informasi terkait nama pinjol yang legal, berikut website, surat tanda berizin dari OJK, dan sebagainya.
Kedua, pengguna bisa cek suatu aplikasi pinjaman online itu legal atau tidak dengan mengirim pesan ke nomor WhatsApp resmi OJK dengan cara sebagai berikut:
- Simpan nomor kontak OJK di nomor 081-157-157-157
- Buka WhatsApp dan buka kontak OJK yang telah tersimpan
- Ketik nama pinjol yang ingin dicek
- Misalnya "pinjol.com", kemudian kirim pesan
- Nantinya, bot akan menelusuri dan memberikan jawaban apakah lembaga tersebut terdaftar atau tidak di OJK
Agar tak keliru, pengguna juga bisa memahami ciri-cici layanan pinjol ilegal di tautan berikut.
Pinjol legal tak menjamin bebas masalah
Fithra menggarisbawahi, mengambil pinjaman di layanan pinjol yang resmi alias legal juga tak serta merta menjamin pengguna terbebas dari masalah.
"Ini karena yang namanya pinjaman online bunganya tetap saja tinggi, di atas rata-rata bungan pinjaman perbankan," kata dia.
Belum lagi, bila pengguna mengambil pinjaman online berlebihan, untuk kebutuhan konsumtif dan tidak punya proyeksi pembayaran.
"Maka untuk itu, pengguna harus tau konsekuensinya. Kalau mau pun pinjam seperlunya, jangan berlebihan," kata Fithra.
"Pengguna harus punya proyeksi bagaimana dia harus membayar, karena banyak sekali, meski dia ambil pinjaman dari pinjol terlisensi, bunganya bisa sangat mencekik," imbuhnya.