Derasnya arus digitalisasi yang terjadi di seluruh dunia membuat masyarakat memiliki harapan tinggi dalam layanan digital yang mereka peroleh, termasuk layanan dari sektor pemerintahan.
Hasil riset bertajuk “Digital Smart: Advancing digital government for citizens in the Asia-Pacific” yang dirilis VMware mengungkap peningkatan tingkat penetrasi digital masyarakat di Asia Pasifik, tapi ada kesenjangan dalam menghadirkan layanan digital oleh lembaga-lembaga pemerintah.
Yang menarik adalah pemanfaatan layanan pemerintah secara tatap muka langsung di kawasan Asia Pasifik mengalamai penurunan hingga separuhnya dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, 77% masyarakat mengaku telah memanfaatkan platform digital dalam mengakses layanan pemerintah.
Namun masyarakat berharap lembaga pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan agar dapat menyamai layanan yang dihadirkan oleh sektor swasta. Harapan ini disampikan oleh 67% responden.
Temuan lain yang perlu mendapat perhatian dari lembaga pemerintahan adalah sebanyak 41% masyarakat mengaku mengalami kendala ketika mengakses layanan digital. Menurut catatan VMware, hal ini terjadi karena tingkat penguasaan dan kecakapan digital yang masih rendah serta infrastruktur digital yang relatif belum andal.
Menurut Sylvain Cazard, Senior Vice President & General Manager, Asia Pacific and Japan, VMware, dengan tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas layanan digital lembaga pemerintahan, penghantaran layanan dengan teknologi-teknologi, seperti infrastruktur multi cloud maupun aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan modern berteknologi container, saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan sebagai fondasi.
“Oleh karenanya, lembaga-lembaga pemerintahan diharapkan bisa menyelaraskan cara pandang mereka maupun dalam pembangunan sumber-sumber daya TI baru dengan tren-tren mutakhir agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa kini,” Sylvain memberikan saran.
Investasi Digitalisasi Lembaga Pemerintah
Deloitte memperkirakan, akan ada 900 juta pengguna baru internet di kawasan Asia Pasifik (meliputi Australia, Singapura, Indonesia, Vietnam, India, Jepang, dan Korea Selatan) di tahun 2025. Tak pelak kebutuhan untuk berinvestasi di bidang layanan digital oleh lembaga-lembaga pemerintahan juga diperkirakan akan terus bertumbuh.
John O’Mahony, partner & principal report author Deloitte, melihat sebuah makna penting di balik geliat investasi untuk pengembangan layanan digital pemerintah saat ini. Menurutnya hal ini membuahkan kemajuan positif yang akan dirasakan oleh masyarakat maupun sektor pemerintahan, seperti meningkatnya persepsi dan kepercayaan kepada pemerintah, meningkatnya kesetaraan dan infklusivitas, terpangkasnya emisi karbon, meningkatnya penghematan biaya, serta makin tingginya tingkat respons pemerintah saat masyarakat memerlukan adanya perubahan kebijakan.
Negara Ini Paling Top Urusan GovTech
Menurut riset yang diselenggarakan oleh Deloitte Access Economics atas nama VMware ini, ada perbedaan antara negara maju dan berkembang dalam hal kesiapan menerima teknologi mutakhir untuk mendukung digitalisasi. Berikut catatan menarik yang terungkap dari riset yang melibatkan 3.840 responden ini.