Derasnya arus digitalisasi yang terjadi di seluruh dunia membuat masyarakat memiliki harapan tinggi dalam layanan digital yang mereka peroleh, termasuk layanan dari sektor pemerintahan.
Hasil riset bertajuk “Digital Smart: Advancing digital government for citizens in the Asia-Pacific” yang dirilis VMware mengungkap peningkatan tingkat penetrasi digital masyarakat di Asia Pasifik, tapi ada kesenjangan dalam menghadirkan layanan digital oleh lembaga-lembaga pemerintah.
Yang menarik adalah pemanfaatan layanan pemerintah secara tatap muka langsung di kawasan Asia Pasifik mengalamai penurunan hingga separuhnya dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, 77% masyarakat mengaku telah memanfaatkan platform digital dalam mengakses layanan pemerintah.
Namun masyarakat berharap lembaga pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan agar dapat menyamai layanan yang dihadirkan oleh sektor swasta. Harapan ini disampikan oleh 67% responden.
Temuan lain yang perlu mendapat perhatian dari lembaga pemerintahan adalah sebanyak 41% masyarakat mengaku mengalami kendala ketika mengakses layanan digital. Menurut catatan VMware, hal ini terjadi karena tingkat penguasaan dan kecakapan digital yang masih rendah serta infrastruktur digital yang relatif belum andal.
Menurut Sylvain Cazard, Senior Vice President & General Manager, Asia Pacific and Japan, VMware, dengan tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas layanan digital lembaga pemerintahan, penghantaran layanan dengan teknologi-teknologi, seperti infrastruktur multi cloud maupun aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan modern berteknologi container, saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan sebagai fondasi.
“Oleh karenanya, lembaga-lembaga pemerintahan diharapkan bisa menyelaraskan cara pandang mereka maupun dalam pembangunan sumber-sumber daya TI baru dengan tren-tren mutakhir agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa kini,” Sylvain memberikan saran.
Investasi Digitalisasi Lembaga Pemerintah
Deloitte memperkirakan, akan ada 900 juta pengguna baru internet di kawasan Asia Pasifik (meliputi Australia, Singapura, Indonesia, Vietnam, India, Jepang, dan Korea Selatan) di tahun 2025. Tak pelak kebutuhan untuk berinvestasi di bidang layanan digital oleh lembaga-lembaga pemerintahan juga diperkirakan akan terus bertumbuh.
John O’Mahony, partner & principal report author Deloitte, melihat sebuah makna penting di balik geliat investasi untuk pengembangan layanan digital pemerintah saat ini. Menurutnya hal ini membuahkan kemajuan positif yang akan dirasakan oleh masyarakat maupun sektor pemerintahan, seperti meningkatnya persepsi dan kepercayaan kepada pemerintah, meningkatnya kesetaraan dan infklusivitas, terpangkasnya emisi karbon, meningkatnya penghematan biaya, serta makin tingginya tingkat respons pemerintah saat masyarakat memerlukan adanya perubahan kebijakan.
Negara Ini Paling Top Urusan GovTech
Menurut riset yang diselenggarakan oleh Deloitte Access Economics atas nama VMware ini, ada perbedaan antara negara maju dan berkembang dalam hal kesiapan menerima teknologi mutakhir untuk mendukung digitalisasi. Berikut catatan menarik yang terungkap dari riset yang melibatkan 3.840 responden ini.
Singapura
Sebanya 84% responden dari Singapura telah memiliki gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan, mereka akan sama seringnya atau bahkan lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah dari pada sekarang.
Sebanyak 76% sepakat atau sangat sepakat bahwa pemerintah perlu berinvestasi lebih tinggi lagi di bidang teknologi sebagai bentuk kesiapan dalam menyongsong masa depan.
Vietnam
Ada 85% responden dari Vietnam tidak enggan untuk mempelajari kecakapan digital baru maupun menggunakan platform mutakhir.
Sementara 80% masyarakat mempunyai gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan mereka akan sama seringnya atau bahkan lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah dari pada sekarang.
India
Responden India menyampaikan bahwa pengalaman positif yang dirasakan oleh warga selama menggunakan layanan dari pemerintah secara daring akan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan mereka kepada pemerintah.
Terdapat 89% responden yang menyatakan siap mempelajari jenis-jenis kecakapan digital baru ataupun menggunakan platform mutakhir.
Indonesia
Sebanyak 81% responden Indonesia merasa nyaman bersentuhan dengan teknologi-teknologi digital mutakhir. Satu hal yang perlu dicatat, menurut Deloitte, adalah pemerintah Indonesia berhasil mengembangkan banyak situs-situs web untuk menggantikan layanan berbasis tatap muka langsung sebagai medium yang paling banyak digunakan oleh responden dalam mengakses layanan pemerintah.
Korea Selatan
Ada 90% responden di Korea Selatan yang sudah mempunyai gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan mereka akan sama seringnya atau bahkan lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah dari pada sekarang.
Dalam laporan ini disebutkan pula bahwa Korea menempati peringkat teratas secara global pada the World Bank GTMI dan diakui sebagai yang terkemuka di tingkat global untuk pengembangan GovTech dengan skor 98 dari angka maksimum 100.
Jepang
Sebanyak 90% responden di Jepang telah memiliki gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan mereka akan sama seringnya atau bahkan lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah dari pada sekarang.
Namun yang menarik, hanya 27% responden berharap adanya peningkatan kualitas layanan pemerintah yang setara dengan layanan yang dihadirkan oleh pihak swasta.
Australia
Sebanyak 82% responden di Australia berharap bahwa akan makin banyak layanan pemerintah yang nantinya bisa diakses secara daring dalam lima tahun ke depan dengan pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi.
Sedangkan 55% responden bersedia memberikan data pribadi jika hal ini akan membuat akses layanan bagi warga menjadi lebih mudah. Keamanan data juga menjadi topik penting yang ada di benak responden Australia terkait dengan akses ke layanan yang disediakan oleh pemerintah.