Find Us On Social Media :

Tujuh Fakta Polemik Traveloka dan Tokopedia Jadi Agen Ibadah Umroh

By Adam Rizal, Jumat, 26 Juli 2019 | 17:00 WIB

7 Fakta Polemik Traveloka dan Tokopedia Jadi Agen Ibadah Umroh Digital

Agen penyelenggara ibadah haji dan umroh langsung kebakaran jenggot ketika rumor startup unicorn di Indonesia Tokopedia dan Traveloka akan ikut nimbrung ke dalam bisnis penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh (PPIU) di Indonesia.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menolak bisnis layanan perjalanan umrah yang dilakukan oleh sejumlah pelaku marketplace, terlebih yang telah mencapai level unicorn.

Direktur Amphuri Ali Basuki Rochmad mengkhawatirkan pelaku penyelenggaraan perjalanan umrah akan mengalami kerugian berupa penurunan calon jemaah umrah setiap tahunnya sebesar 20 persen serta banyak anggota yang akan gulung tikar.

"Meski hanya sebagai tempat penjualan tiket atau paket yang ada di kami, tentu akan berdampak besar pada bisnis kami," ujarnya.

Selama ini anggota Amphuri sendiri juga memiliki platform daring untuk penjualan tiket dan paketnya masing-masing. Kendati demikian, tidak semua jemaah memesan paketnya melalui sistem daring karena masih merasa nyaman dan cukup dengan pola pemasaran konvensional atau tatap muka.

"Kami juga ada sistem Aisyah (Amphuri Information System Syariah). Platform yang dikembangkan oleh Amphuri sehingga memudahkan calon jemaah untuk mendapatkan paket yang diinginkan," ucapnya.

Berikut beberapa fakta polemik umroh digital yang terjadi beberapa waktu lalu

1. Kapan pemerintah gandeng Traveloka?

PR Director Traveloka Sufintri Rahayu menjelaskan, inisiatif digital umrah itu muncul saat Traveloka dan Tokopedia diundang Menkominfo Rudianatra ke Arab Saudi pada 3 Juli 2019.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah dan dua startup itu membahas berbagai hal, termasuk di dalamnya penandatanganan kerja sama (MoU).

MoU itu dapat melakukan kerjasama strategis dalam rangka menambahkan pengalaman maksimal dalam perjalanan umrah, melalui digitalisasi sistem umrah.

Sufintri menyebut tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membantu memudahkan lebih banyak orang Indonesia agar dapat melaksanakan ibadah umrah.

"Traveloka merasa terpanggil dan bangga untuk terlibat dalam inisiatif Digital Umrah tersebut. Apalagi unicorn tersebut juga menjadi narasumber untuk sharing informasi di Arab Saudi," ujarnya.

2. Alasan Pemerintah Gaet Traveloka dan Tokopedia untuk Umroh?

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Rudiantara mengungkapkan alasan menggaet Traveloka dan Tokopedia karena status dua startup itu sudah unicorn. Khusus Traveloka adalah satu-satunya unicorn di Indonesia yang bergerak di bidang perjalanan.

"Karena Traveloka sudah mengetahui proses travel dan satu satunya unicorn yang bergerak di travel," kata Rudiantara usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di kompleks parlemen, Jakarta Pusat.

Rudiantara mengatakan Tokopedia memiliki nilai jual tersendiri bagi Arab Saudi supaya mau bekerja sama dengan Indonesia. Hal itu dikarenakan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salam (MbS) berinvestasi di Tokopedia melalui Softbank Vision Fund.

"Di dunia ada USD100 miliar yang dikelola oleh Softbank Vision Fund Jepang. USD45 miliar itu uangnya MbS dan Softbank investasi ke MbS. Jadi kalau saya bawa Tokopedia ke Arab Saudi, mereka bilang, 'Ah ini punyanya bos gue, jadi lebih mudah gitu' (untuk kerja sama)," kata Rudiantara.

Rudiantara mengatakan visi MbS pada 2030, jumlah jemaah umrah bisa meningkat menjadi 30 juta.

"Indonesia merepresentasikan 10 persen dari jemaah umrah," ujarnya.

3. Apakah Traveloka dan Tokopedia akan Matikan bisnis umroh?

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan Tokopedia dan Traveloka tidak akan mematikan biro umrah konvensional dalam bisnis kegiatan umrah.

"Traveloka dan Tokopedia tidak pernah dirancang menjadi penyelenggara umrah. Ini seharusnya kekhawatirannya (agen travel umrah konvensional) jadi hilang karena kerja sama ini bukan PPIU, kalau dia PPIU baru artinya bisa mematikan. Nanti ada istilahnya menjadi duopoli atau apa. Ini kan tidak akan menjadi PPIU," ujar Rudiantara.

Rudiantara menjabarkan, kedua perusahaan rintisan tersebut juga akan mengembangkan proses bisnis dari agen travel umrah ke dalam bentuk digital. Salah satunya yakni mempermudah proses perizinan atau akses ketika melakukan perjalanan ke dan di Arab Saudi.

"Tidak ada niat dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mematikan biro umrah kecil. Saya juga mendorong Traveloka dan Tokopedia menjadi bagian dari ekosistem UMKM biro umrah, pokoknya kedua unicorn ini memberdayakan juga start-up kecil lain," paparnya.

Ia juga menyebutkan kerja sama tersebut juga menggandeng Wadi Makkah Company, perusahaan rintisan serupa Tokopedia dan Traveloka untuk memberdayakan UKM maupun perusahaan rintisan di Arab Saudi.

4. Apa peran Traveloka di dalam kerjasama tersebut?

PR Director Traveloka Sufintri Rahayu memastikan Traveloka akan mematuhi semua regulasi pemerintah dalam inisiatif digital umrah tersebut.

"Mengenai keterlibatan Traveloka sendiri, kami juga tentunya akan selalu menjalanankannya dengan menimbang kepada aspek reputasi. Visi dan misi perusahaan, serta regulasi pemerintah yang berlaku saat ini," ujarnya.

Traveloka memastikan akan menggandeng penyelenggara perjalanan ibadah umrah dalam pengembangan inisiatif digital umrah.

"Tentunya dalam pelaksanaan diskusi ini, tim terkait juga akan bekerja sama dan bermitra dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)," ujarnya

"PPIU sebagai stakeholder utama dari bisnis perjalan Umrah sebaik mungkin agar dapat menciptakan pengalaman umrah yang mudah dan nyaman bagi masyarakat Indonesia," ucapnya

5. Apa peran Kerajaan Arab Saudi?

Dalam kerja sama ini, Indonesia dan Arab Saudi akan mengembangkan program "Umrah Digital Enterprise" sebagai platform digital untuk para calon jemaah. Program ini juga akan melibatkan Tokopedia dan Traveloka sebagai perwakilan dari Industri Indonesia.

Umrah Digital Enterprise nantinya diharapkan akan menjadi sebuah platform yang dapat melancarkan kerja sama kegiatan umrah oleh kedua negara dengan memberikan pengalaman ibadah yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu.

"Saya meyakini kemitraan ini sangat unik dan istimewa. Kami berkolaborasi bersama dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Saya percaya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih luar biasa," ujar Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi Abdullah Alswaha di Riyadh.

6. Apa respon Menteri Agama?

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan Traveloka dan Tokopedia tidak akan merambah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Startup semisal Traveloka dan Tokopedia sudah menyatakan hanya sebagai market place atau tempat promosi perjalanan umrah, tapi pengurusan atau penyelenggara umrah tetap oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU),” kata Menag saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta.

“(Unicorn) mereka hanya sebagai market place saja,” tambah Menag.

“Yang mengatur umrah Kemenag dan yang mengatur market place adalah Kominfo, undang-undang juga tegas mengatakan pengelola atau penyelenggara umrah adalah PPIU, itu sudah kita pagari. Tapi kita tidak bisa melarang startup sebagai tempat marketplace, sejauh ini belum ada regulasinya,” ucap Menag.

7. Apa respon DPR RI?

Kalangan DPR hampir serempak menolak keterlibatan dua unicorn, yakni Traveloka dan Tokopedia, di bisnis perjalanan umrah dan haji. Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta pemerintah lebih berpihak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan membantu mereka dalam memanfaatkan perkembangan digital dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Politisi PKS itu mengatakan penyedia layanan travel haji dan umrah yang tidak punya kemampuan digital akan mati dengan sendirinya. Karena itulah pemerintah dituntut untuk memberdayakan UMKM yang ada.

Menurutnya, saat ini Pemerintah Arab Saudi tengah menggencarkan digitalisasi dalam pelayanan haji dan umrah. Oleh karenanya biro Haji dan umrah yang ada di Indonesia atau negara-negara lain harus bisa menyesuaikan.

"Kalau nanti ada seleksi lagi urusannya, tapi yang jelas dan paling penting masyarakat harus mendapatkan keuntungan besar tetapi jangan mematikan usaha yang sudah ada," kata Sukamta.

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu mengatakan Undang-undang belum memberikan ruang untuk perusahaan teknologi digital seperti Traveloka dan Tokopedia masuk ke dalam bisnis penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.

Menurutnya, seharusnya semua bisnis perjalanan haji dan umrah di Indonesia merujuk pada aturan yang tertuang di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Di UU tidak ada nomenklatur yang memberi ruang kepada dua unicorn tersebut untuk masuk ke bisnis penyelenggaraan umrah," kata Umam.

Politisi Partai Demokrat ini pun menolak rencana keterlibatan unicorn seperti Traveloka dan Tokopedia dalam bisnis perjalanan umrah. Umam menilai rencana tersebut mengancam dan bisa menggulung keberadaan travel umrah yang telah dirintis puluhan tahun oleh masyarakat.