Akan tetapi, integrasi data seharusnya juga dilakukan di lingkungan pemerintah pusat. Pengalaman menunjukkan, penyebab data yang tidak terintegrasi ini salah satunya karena kurangnya koordinasi antar instansi dan lembaga di level pemerintah pusat.
“Instruksi dari beberapa kementerian sering kali juga berbeda-beda,” ungkap Hendra Gunawan dari Dinas Kominfo Kota Cimahi.
Menanggapi hal ini, Bambang menyebut integrasi data di pemerintah pusat memang masih dalam proses.
Baca Juga: Tingkatkan Layanan Publik yang Efisien, Ini Contoh Aplikasi SPBE Terpusat yang Tengah Dikembangkan
“Namun, setahap demi setahap, kami mendorong proses integrasi data yang lebih baik,” tambah Bambang.
Salah satu contohnya adalah pemanfaatan Srikandi, aplikasi persuratan dan arsip, yang kini sudah banyak diadopsi kementerian dan lembaga di pemerintah pusat.
Bambang berharap, ke depannya akan semakin banyak aplikasi yang terintegrasikan, baik di level pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
“Karena itu, saya mendorong kita semua untuk kompak memanfaatkan SPBE,” tambah Bambang.
Hal senada pun diungkapkan Asisten Deputi SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Cahyono Tri Birowo. Cahyo menyebut, ada empat syarat keberhasilan reformasi birokrasi yang tematik.
Baca Juga: Kemenkominfo Bangun Pusat Data Nasional Guna Percepat Implementasi SPBE di Kementerian dan Daerah
“Yang pertama adalah komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajarannya,” ungkap Cahyo.
Syarat berikutnya adalah menyelesaikan permasalahan yang nyata dialami masyarakat, melakukan kolaborasi semua pemangku kebijakan, serta selalu berpikir secara inovatif. “Dan semua hal tersebut menjadi fondasi dari konsep SPBE,” tambah Cahyo.