Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2022 pada Rabu (30/11/2022). Acara ini bertujuan menyatukan visi Dinas Kominfo kota dan kabupaten di seluruh Indonesia demi kesuksesan implementasi SPBE.
Direktur Layanan Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemenkominfo, Bambang Dwi Anggono mengatakan, era digitalisasi menuntut perubahan pola pikir jajaran birokrasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
“Kita tidak bisa lagi menggunakan aplikasi sendiri-sendiri dan hanya bisa dioperasikan di dinasnya masing-masing,” ungkap Bambang.
Hal inilah yang membuat SPBE menjadi krusial dalam meningkatkan pelayanan masyarakat ke depan. Dengan SPBE, semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan memiliki data yang terintegrasi. Dengan begitu, pengambilan kebijakan akan lebih tepat sasaran. Pintu inovasi dan kolaborasi pun akan terbuka lebar karena semua pihak berpijak pada data yang akurat.
Baca Juga: Progres Pengembangan SPBE Berlanjut, Pemerintah Siapkan Rencana Strategis dan Arsitektur TIK
“SPBE bukan hanya soal menghasilkan dan mengintegrasikan data, tetapi juga bagaimana kita menganalisis data tersebut agar pemerintah bisa mengambil keputusan dan mengantisipasi masalah sebelum terjadi di masyarakat,” kata Bambang.
Dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pun tercermin dari pembangunan Pusat Data Nasional (PDN).
“Pemerintah daerah ke depan tidak perlu lagi membangun aplikasi atau pusat data sendiri, karena semua sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Hal ini akan meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah daerah sekaligus memudahkan lahirnya inovasi digital,” kata Bambang.
Perlu kekompakan
Semangat integrasi data yang menjadi gagasan utama SPBE pun disambut baik oleh perwakilan Dinas Kominfo daerah yang hadir pada Forum SPBE ini. Seperti tercermin dari diskusi yang berlangsung, integrasi data di pemerintah daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Data kemiskinan, misalnya, dikelola oleh beberapa dinas yang masing-masing memiliki data berbeda.
Baca Juga: Indonesia Siap Wujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sepenuhnya pada 2024
“Jadi, menurut saya, Satu Data Indonesia adalah sebuah keniscayaan,” ungkap Prapto Raharjo dari Dinas Kominfo Kabupaten Rembang.
Akan tetapi, integrasi data seharusnya juga dilakukan di lingkungan pemerintah pusat. Pengalaman menunjukkan, penyebab data yang tidak terintegrasi ini salah satunya karena kurangnya koordinasi antar instansi dan lembaga di level pemerintah pusat.
“Instruksi dari beberapa kementerian sering kali juga berbeda-beda,” ungkap Hendra Gunawan dari Dinas Kominfo Kota Cimahi.
Menanggapi hal ini, Bambang menyebut integrasi data di pemerintah pusat memang masih dalam proses.
Baca Juga: Tingkatkan Layanan Publik yang Efisien, Ini Contoh Aplikasi SPBE Terpusat yang Tengah Dikembangkan
“Namun, setahap demi setahap, kami mendorong proses integrasi data yang lebih baik,” tambah Bambang.
Salah satu contohnya adalah pemanfaatan Srikandi, aplikasi persuratan dan arsip, yang kini sudah banyak diadopsi kementerian dan lembaga di pemerintah pusat.
Bambang berharap, ke depannya akan semakin banyak aplikasi yang terintegrasikan, baik di level pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
“Karena itu, saya mendorong kita semua untuk kompak memanfaatkan SPBE,” tambah Bambang.
Hal senada pun diungkapkan Asisten Deputi SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Cahyono Tri Birowo. Cahyo menyebut, ada empat syarat keberhasilan reformasi birokrasi yang tematik.
Baca Juga: Kemenkominfo Bangun Pusat Data Nasional Guna Percepat Implementasi SPBE di Kementerian dan Daerah
“Yang pertama adalah komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajarannya,” ungkap Cahyo.
Syarat berikutnya adalah menyelesaikan permasalahan yang nyata dialami masyarakat, melakukan kolaborasi semua pemangku kebijakan, serta selalu berpikir secara inovatif. “Dan semua hal tersebut menjadi fondasi dari konsep SPBE,” tambah Cahyo.
“Sejak 2018, pemerintah sudah menginisiasi rancangan arsitektur SPBE nasional untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan peningkatan daya saing digital Indonesia,” kata Cahyono.
Harapannya, bentuk pelayanan pemerintah pun akan berubah dan sesuai perubahan zaman.
“Nantinya akan terbentuk birokrasi yang berbasis kinerja, dengan outcome yang jelas,” tambah Cahyo.
Gelar booth dan pameran virtual Smart City
Selain berdiskusi terkait SPBE, Forum SPBE juga menjadi ajang pameran perwakilan enam daerah terkait inovasi yang telah mereka lakukan. Enam daerah tersebut adalah Kota Jambi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Semarang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Melalui booth yang tersedia, masing-masing kota/kabupaten memamerkan berbagai inovasi yang telah disusun, direncanakan, maupun dilaksanakan dalam rangka mendorong Gerakan Menuju Smart City.
Kota Jambi turut hadir dalam onsite exhibition.
Kota Jambi, misalnya, memamerkan inovasi Sistem Informasi Kota Jambi (SiKOJA) untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan terkait administrasi publik.
Kemudian, terdapat juga Kabupaten Kutai Kartanegara yang memamerkan aplikasi Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK). Salah satu fungsi aplikasi tersebut adalah untuk pendataan warga dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
Tak kalah inovatif, Kota Semarang juga membawa inovasi robot bernama RoboSemar. Robot tersebut menjadi media penyedia informasi yang diletakkan pada mal-mal dan tempat pelayanan publik, termasuk rumah sakit.
Masyarakat juga dapat melihat beragam inovasi dari kota/kabupaten peserta Gerakan Menuju Smart City melalui pameran virtual. Pameran tersebut tersedia sampai 14 Desember 2022 dan dapat diakses melalui situs web www.indonesiasmartcity.id.