Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2022 pada Rabu (30/11/2022). Acara ini bertujuan menyatukan visi Dinas Kominfo kota dan kabupaten di seluruh Indonesia demi kesuksesan implementasi SPBE.
Direktur Layanan Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemenkominfo, Bambang Dwi Anggono mengatakan, era digitalisasi menuntut perubahan pola pikir jajaran birokrasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
“Kita tidak bisa lagi menggunakan aplikasi sendiri-sendiri dan hanya bisa dioperasikan di dinasnya masing-masing,” ungkap Bambang.
Hal inilah yang membuat SPBE menjadi krusial dalam meningkatkan pelayanan masyarakat ke depan. Dengan SPBE, semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan memiliki data yang terintegrasi. Dengan begitu, pengambilan kebijakan akan lebih tepat sasaran. Pintu inovasi dan kolaborasi pun akan terbuka lebar karena semua pihak berpijak pada data yang akurat.
Baca Juga: Progres Pengembangan SPBE Berlanjut, Pemerintah Siapkan Rencana Strategis dan Arsitektur TIK
“SPBE bukan hanya soal menghasilkan dan mengintegrasikan data, tetapi juga bagaimana kita menganalisis data tersebut agar pemerintah bisa mengambil keputusan dan mengantisipasi masalah sebelum terjadi di masyarakat,” kata Bambang.
Dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pun tercermin dari pembangunan Pusat Data Nasional (PDN).
“Pemerintah daerah ke depan tidak perlu lagi membangun aplikasi atau pusat data sendiri, karena semua sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Hal ini akan meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah daerah sekaligus memudahkan lahirnya inovasi digital,” kata Bambang.
Perlu kekompakan
Semangat integrasi data yang menjadi gagasan utama SPBE pun disambut baik oleh perwakilan Dinas Kominfo daerah yang hadir pada Forum SPBE ini. Seperti tercermin dari diskusi yang berlangsung, integrasi data di pemerintah daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Data kemiskinan, misalnya, dikelola oleh beberapa dinas yang masing-masing memiliki data berbeda.
Baca Juga: Indonesia Siap Wujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sepenuhnya pada 2024
“Jadi, menurut saya, Satu Data Indonesia adalah sebuah keniscayaan,” ungkap Prapto Raharjo dari Dinas Kominfo Kabupaten Rembang.